BELAWAN (Waspada): Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan yang diketuai Rahman Gafiqi SH dan sejumlah pengurus melakukan audiensi ke Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Belawan, Jumat (9/7).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala PSDKP Belawan Muhammad Syamsu Rokhman, Josua Suarta Sembiring, SH selaku KATIMJA Intelijen Pengawasan SDP, Shirman Rajagukguk selaku KATIMJA Intelijen Pengawasan SDK, dan Tupa Sitanggang selaku KATIMJA Penanganan Pelanggaran di Aula Rapat Kantor PPS Belawan.
Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa permasalahan yang sampai saat ini meresahkan para nelayan. Antara lain terkait PNBP yang dibebankan kepada Nahkoda dan ABK kapal, sulitnya nelayan kecil mendapatkan BBM subsidi, maraknya ikan import, teknis pelaporan pelanggaran jalur penangkapan ikan, pengawasan zona tangkap, kelengkapan perizinan kapal dan alat bantu penangkap ikan, serta pungutan liar yang terjadi di laut.
Kepada Kepala PSDKP Belawan, Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi, SH melaporkan sampai saat ini masih banyak kapal-kapal berskala besar (GT 30 ke atas) Purse Seine Pelagis Kecil dan kapal Trawl diduga menggunakan izin JHIB yang melakukan penangkapan di jalur penangkapan 1 dan 2 sehingga menyengsarakan para nelayan kapal-kapal skala kecil (GT 10 ke bawah).
“Belum lagi sulitnya mendapatkan BBM subsidi sehingga para nelayan kecil terpaksa membeli minyak dari para mafia hitam,” terang Rahman.
Sementara itu, Sekretaris DPC HNSI Kota Medan Muhammad Rian, S.Kom juga menyampaikan bahwa saat ini para nelayan masih banyak yang belum tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran jalur penangkapan yang ada di laut ke kantor PSDKP Belawan.
Sehingga, harus segera dilakukan kegiatan sosialisasi terkait teknis pelaporan pelanggaran perikanan oleh dinas-dinas terkait agar para nelayan mampu menyajikan bukti yang valid untuk dilaporkan.
Sedangkan Ketua Rukun Bagan Deli Safrijal meminta kepada PSDKP Belawan agar melibatkan Rukun Nelayan Kelurahan Bagan Deli dalam hal patroli dan pengawasan di laut.
Kepala PSDKP Belawan Muhammad Samsu Rokhman mengatakan terima kasih banyak karena sudah melaporkan dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di laut.
“Tidak ada pungutan liar di jajaran PSDKP Belawan, terkait laporan yang kemarin masuk sudah di proses dan akan segera dilakukan penindakan. Sesegera mungkin kami akan melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang kawan-kawan sampaikan. Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan akan menindak tegas apabila ada oknum petugas PSDKP Belawan yang melakukan pungutan-pungutan liar,” tegas Rokhman seraya mengaku siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPC HNSI Kota Medan sesuai dengan kewenangan PSDKP Belawan dimana HNSI adalah mitranya pemerintah khususnya bagi PSDKP Belawan.
Turut hadir Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPC HNSI Kota Medan. Kegiatan tersebut diakhiri dengan foto bersama dengan Kepala PSDKP BELAWAN dan seluruh peserta audiensi.(m27)
