MEDAN (Waspada): Pengurus Wilayah Sumatera Utara KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) melalui Ketua Umumnya, Wira Putra (foto), menyampaikan penolakannya terhadap rencana Pemprovsu yang akan membeli aset Medan Club, pada Selasa (15/11).
Wira Putra menjelaskan bahwa pembelian Medan Club sangat tidak urgen dan sangat tidak masuk akal di tengah ekonomi masyarakat sedang terpuruk dan ancaman resesi tahun 2023.
“Saya sangat menyayangkan sikap Pemprovsu yang ingin membeli aset Medan Club dengan anggaran yang sangat fantastis mencapai Rp 600 miliar. KAMMI meminta Gubernur untuk mengevaluasi semua pihak, termasuk Kabiro Umum yang mengusulkan program ini,” ujar Wira Putra.
Wira menjelaskan ada 4 alasan kenapa KAMMI Sumut menolak keras rencana pembelian Medan Club itu.
“KAMMI Sumut memiliki 4 alasan kenapa menolak rencana pembelian aset Medan Club itu. Yang pertama, rencana pembelian aset Medan Club itu tidak masuk kedalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
Tentu, ketika upaya pembelian itu tetap dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) yang mereka buat sendiri, karena RPJMD itu disahkan melaui Perda,” ujar Wira.
Yang kedua, lanjutnya, pembelian aset Medan Club itu juga tidak masuk ke dalam langkah strategis pembangunan daerah Sumut. Bagaimana mungkin itu bisa dibeli dengan anggaran yang sebegitu besar, ternyata pembelian ini tidak masuk ke dalam langkah strategis pembangunan daerah. Ini Biro Umum maksudnya apa beli aset ini ?” tambah Wira.
“Yang ketiga, pembelian Medan Club dengan anggaran Rp 600 miliar ini juga tidak masuk dalam 8 item Prioritas Pembangunan 2018-2023. 8 Program Prioritas aja belum maksimal, untuk apa beli Medan Club?” ucap Wira Putra.
Dan yang ke empat, ujar Wira kenapa KAMMI Sumut menolak pembelian Medan Club itu adalah karena itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
“Apa untungnya Medan Club bagi masyarakat yang saat ini ekonominya lagi terpuruk pascapandemi dan ancaman resesi ekonomi global tahun 2023? Apa pentingnya Medan Club dalam menunjang pendidikan kita di Sumatera Utara? Dan apa pentingnya juga Medan Club itu bagi kesehatan masyarakat Sumatera Utara? Tidak ada sama sekali,” tegas Mahasiswa Pascasarjana Studi Pembangunan USU itu.
Lebih Tepat Sasaran
Presiden Mahasiswa USU 2017-2018 itu juga menjelaskan jika dengan dana Rp 600 miliar itu akan banyak pembangunan yang bisa dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan menyentuh kepada masyarakat.
“Jika dikomparasikan, dana Rp 600 milyar itu diperuntukkan kepada merenovasi sekolah-sekolah yang rusak, maka akan ada 4.000 ruang sekolah yang bisa dibangun dengan asumsi anggaran 150 juta untuk setiap renovasinya,” jelas Wira.
“Dan jika dana 600 milyar yang akan dibelikan ke Medan Club itu dialihkan kepada permasalahan sosial masyarakat dengan melakukan program bedah rumah, dengan asumsi anggaran 30 juta setiap rumahnya, maka akan ada 20 ribu rumah yang bisa terbangun,” katanya.
Jika satu keluarga dirata-ratakan 5 orang, maka akan ada 100 ribu jiwa masyarakat Sumatera Utara yang bisa berlindung didalam rumah yang dibangun tersebut.
“Di samping itu, gerakan ekonomi masyarakat juga akan semakin menggeliat dengan adanya pembangunan-pembangunan itu.” ucap Wira dengan tegas.
Kemudian jika dana Rp 600 miliar itu diperuntukkan bagi jalan provinsi yang masih banyak hancur dan berlubang di berbagai Kabupaten/Kota, maka akan ada 150 km jalan yang bisa diperbaiki oleh Pemprovsu. “Maka apakah alasan sesungguhnya dari pembelian aset yang sangat mahal ini ?” ujar Wira Putra.
Sebagai penutup Wira juga menghimbau jika Biro Umum Pemprovsu tetap membeli aset Medan Club, maka KAMMI Sumut akan melakukan aksi demonstrasi serta meminta Kejaksaan, KPK, dan Polri untuk melakukan pengawalan terhadap transaksi pembelian Aset Medan Club itu.
“Saya tegaskan tentu KAMMI akan serius dalam mengawal pembelian ini. Karena KAMMI menilai pembelian ini sarat akan kepentingan dan minim konsepsional. Jika tetap akan dilaksanakan usulan dari Biro Umum Pemprovsu ini, kami akan melakukan aksi demonstrasi,” katanya.
KAMMI akan meminta kepada KPK Kejaksaan RI, Polri , untuk melakukan pengawalan terhadap proses jual beli ini, karena sangat rentan terjadi kecurangan dan potensi korupsi di sana.
Bayangkan saja, sampai saat ini dasar harga Medan Club itu mencapai Rp 600 miliar itu belum ada bukan?
“Saya menduga adanya negosiasi terselubung di balik penetapan harga Rp 600 miliar yang tidak memiliki landasan hukum itu,” tutup Ketua Umum KAMMI Sumut itu. (cpb)
