MEDAN (Waspada.id): Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi tahunan tertinggi di Indonesia pada September 2025 sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional 2,65 persen. Sebagian besar provinsi dengan inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera, menunjukkan tekanan harga yang masih kuat di wilayah tersebut.
Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah di Sumut melambung tinggi hingga akhir Oktober 2025 belum bisa diatasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Inflasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Satgas Penanganan Inflasi bentukan Bobby Nasution tersebut yakni, PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), dinilai gagal menstabilkan harga cabai merah yang harganya masih tinggi, di atas Rp70 ribu per kg di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, hingga Selasa (28/10/2025).
Tiga BUMD Sumut tersebut juga gagal dan tidak siap saat membeli 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur, dimana hampir separuh dari total cabai yang tiba di Medan diduga dalam kondisi jelek dan tidak layak konsumsi. Alih-alih sebagai upaya meredam inflasi, ternyata tidak siap dalam manajemen distribusi.
Kegagalan terbaru, saat tiga BUMD tersebut melakukan intervensi harga cabai merah dari Jember di Pasar Petisah, Medan pada Sabtu (25/10/2025).
Hasilnya, pedagang cabai di Pasar Petisah marah. ‘’Rusak pasaran kelen buat. Kelen jual Rp30 ribu, kami mau makan apa? Kami beli dari Karo nggak segitu, belum lagi ongkos, iuran dan lainnya,’’ protes pedagang.
Menanggapi kegagalan atasi inflasi dan kinerja yang buruk dari tiga BUMD tersebut, pebisnis Khairul Mahalli angkat bicara. ‘’Ini akibat terlalu banyak teori dan hasil zonk. BUMD Sumut itu harus direformasi total,’’ ucap Mahalli kepada Waspada.id, Selasa (28/10/2025) sore.
Mahalli menyebut sudah terlalu lama harga cabai merah di Sumut, khususnya di Kota Medan sangat mahal. Tim harus diberi target waktu, kinerja dan prestasi.
‘’Mana tim pengendali inflasinya?. Kalau tidak mampu dan tidak berkomitmen, lebih baik mundur dari jabatannya,’’ ungkapnya.
Khairul Mahalli yang malang-melintang didunia bisnis, kamar dagang dan industri Indonesia serta kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Sekjen Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), Wakil Ketua Dewan Rempah Indonesia Sumut dan Ketua Komite Rempah Nusantara Lembaga Kajian Nawacita itu menawarkan solusi.
‘’ Dengan pendelegasian dari Pemprovsu secara penuh, tim kami siap untuk menaikkan serta meningkatkan PAD Provinsi, Kabupaten Kota se-Sumut. Enam bulan kami buktikan. Bukan omon-omon dan bukan kaleng-kaleng,’’ tandasnya.
Khairul juga berharap orang-orang yang saat ini baru menduduki jabatan komisaris dan direksi hingga dewan pengawas di seluruh BUMD Sumut harus dievaluasi menyeluruh.(id96)
