Medan

Kinerja Penanganan Banjir Dipertanyakan, Wali Kota Medan Dan DPRD Didesak Evaluasi Diri

Kinerja Penanganan Banjir Dipertanyakan, Wali Kota Medan Dan DPRD Didesak Evaluasi Diri
Jaya Arjuna. Waspada.id/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada.id): Kritik keras terhadap penanganan banjir di Kota Medan kembali mencuat setelah hujan deras kembali menyebabkan sejumlah kawasan terendam. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pemerintah kota belum menunjukkan langkah strategis yang jelas, meski masa jabatan Wali Kota Medan, Rico Waas, telah memasuki bulan ke-9.

Pengamat lingkungan hidup, Jaya Arjuna menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya respons pemerintah dalam menangani banjir yang menyebabkan kerugian bagi warga.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Wali kota terlihat termenung menghadapi banjir, seolah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah sembilan bulan menjabat, tapi arah penanganannya belum jelas,” ujarnya, Senin (2/12). Ia menilai kondisi ini membuat warga bingung karena hingga kini belum terlihat kebijakan konkret yang mampu mengurangi dampak banjir.

Tidak hanya wali kota, DPRD Medan juga ikut menjadi sorotan. Menurut tokoh masyarakat tersebut, lembaga legislatif seharusnya menjadi pihak yang merancang regulasi, kebijakan, serta anggaran yang berpihak pada penanganan banjir, bukan sekadar banyak berkomentar di ruang publik.

“DPRD itu merancang peraturan dan anggaran. Tapi selama ini, apa perubahan signifikan yang terjadi? Dari kebijakan sampai lingkungan, tidak ada perbaikan. Mereka seolah berjalan searah tanpa hasil,” katanya.

Desakan Mundur Bila Tidak Mampu
Dalam pernyataannya, tokoh tersebut menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mampu menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin berat, langkah paling terhormat adalah mundur dari jabatan.

“Kalau tidak sanggup, ya mundur saja. Banjir di Medan sudah 25 tahun tidak selesai-selesai. Seharusnya ini jadi bahan introspeksi diri,” tegasnya.

Bantuan untuk Korban Banjir Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Kritik juga diarahkan pada mekanisme penyaluran bantuan yang dinilai tidak memiliki basis data yang kuat mengenai jumlah korban, kebutuhan per kawasan, dan distribusi logistik.

“Apakah pemerintah punya data lengkap warga terdampak dan kebutuhan mereka? Setiap daerah beda kebutuhannya. Kalau datanya saja tidak ada, bagaimana bisa memimpin dan membuat keputusan yang tepat?” ujarnya. (Id20)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE