MEDAN (Waspada): Komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Sumut beraudiensi ke Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan mengusulkan agar Sumut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Kelola Pemerintahan Informasi Publik.
“Perda tersebut sangat penting dan harus dimiliki Provinsi Sumut,” ujar Ketua KIP Sumut H Abd Harris Nasution ketika berdiskusi dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat beraudiensi Sumut, Rabu (14/9/2022) di ruang kerja dewan.
Harris Nasution saat didampingi komisioner KIP lainnya Edy Sormin, Dedy Ardiansyah, Muhammad Syafi’ dan Cut Alma mengatakan, Ranperda Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik perlu dibuat, agar ada payung hukum yang mengatur tata kelola informasi publik dalam Peraturan Daerah.
Tujuannya, lanjut Harris Nasution, mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah.
Kemudian, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan dan penganggaran di daerah. Dan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penganggaran di daerah.
Dengan adanya Ranperda Tata Kelola Pemerintah informasi publik, menurutnya, agar seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut akan memiliki komitmen tentang keterbukaan informasi publik, karena selama ini dianggap keterbukaan informasi tidak perlu.
Keluhan Anggaran
Dalam audiensi itu, komisioner KIP menyampaikan keluhan terkait anggaran KIP Sumut hingga saat ini belum dicairkan.
Padahal tambah M Syafii, kegiatan KIP hingga saat ini mencapai 200-an sengketa, dan setiap harinya rata-rata 5 sengketa disampaikan masyarakat.
“Kami berharap anggaran kami bisa segera dicairkan dan ditingkatkan, mengingat banyaknya sengketa yang ditangani,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, hal-hal yang penting terkait program pembangunan dewan akan selalu mendorong KIP melaksanakannya sesuai anggaran yang ada. (cpb)
