MEDAN (Waspada): DPD KNPI Kota Sibolga mengapresiasi DPRD Sibolga dan DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) segera memanggil stakeholder, terkait polemik nelayan tradisional dan nelayan modern di kedua daerah tersebut.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik bersama Wakil Ketua Jamil Zeb Tumorry, Ketua DPRD Tapanuli Tengah Khairul Kiyedi Pasaribu dan Wakil Ketua Willy Sahputra Silitonga bertemu untuk membahas keluhan dari nelayan, Jumat (14/4).
Dari hasil pertemuan itu, DPRD Sibolga dan DPRD Tapteng sepakat akan segera memanggil kedua belah pihak, HNSI, Danlanal Sibolga, Kepolisian, PPN Sibolga, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan pukat ikan tersebut.
‘’Kita pengurus KNPI Sibolga mengapresiasi langkah cepat yang diambil DPRD Sibolga dan DPRD Tapteng memanggil pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nelayan saat ini,’’ ucap Bendahara Umum KNPI Kota Sibolga, Imam Feisal kepada Waspada di Medan, Minggu (16/4).
Imam menyebutkan, pemanggilan nelayan tradisional, nelayan modern, HNSI, Danlanal Sibolga, Kepolisian, PPN Sibolga, dan pihak-pihak terkait lainnya oleh DPRD Sibolga dan Tapteng itu karena banyaknya pukat ikan (PI) udang yang sudah memasuki wilayah nelayan-nelayan kecil.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua DPC HNSI Sibolga M Thalib yang statemennya dimuat di media online beberapa waktu lalu menyatakan dan meyakini bahwa tidak ada sama sekali aktivitas penangkapan ikan oleh pukat trawl di perairan Sibolga.
‘’Untuk apa DPRD Sibolga dan Tapteng memanggil stakeholder terkait, kalau pukat ikan (PI) udang, pukat trawl yang sering disebut orang pukat harimau tidak ada diperairan laut Sibolga maupun Tapteng,’’ heran Imam.
M Thalib itu seperti meludah ke atas dan kena dirinya sendiri, kata Imam.(m29).
Waspada/Ist
Bendahara Umum DPD KNPI Sibolga Imam Feisal (baju hitam) di acara berbuka puasa bersama baru-baru ini.
