Kontraktor Sumut Berharap Diberi Proteksi

  • Bagikan
Kontraktor Sumut Berharap Diberi Proteksi

MEDAN (Waspada): Sejumlah asosiasi jasa konstruksi yang berhimpun di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara mengeluhkan tidak disertakannya   mereka dalam proyek strategis di provinsi ini, termasuk proyek multi years Rp2.7 triliun di Pemprovsu. Mereka berharap diberikan proteksi untuk menjamin keberlangsungan sektor tersebut. 

“Jika dibiarkan, kontraktor di daerah terancam punah karena seluruh proyek  sudah dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut, Sanggam SH Bakkara.

Hal itu dikatakan Sanggam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Sumut, Kadin Sumut dan jajaran asosiasi jasa konstruksi di ruang dewan, Rabu (1/11).

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Beny Herianto Sihotang, Sekretaris Rony Reynaldo Situmorang, anggota Yahdi Khoir, Ari Wibowo, Abdul Rahim, dan Victor Silaen, dan dari SKPD, Sekretaris PUPR Sumut M Aldun, dan  Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Sumut, Mulyono.

Adapun dari kalangan usaha, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Syamsudin Waruwu alias Ucok Kardon, TM Pardede dari Gapensi, Ketua Gapeksindo Sumut Erikson Lumbantobing, Sekretaris Taskforce Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan, dari para jajaran.

Menurut Sanggam, pihaknya menerima keluhan dari kalangan asosiasi yang menyebut tidak adanya keberpihakan dalam melindungi kehadiran kontraktor dalam berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBD Sumut.

“Untuk proyek infrastruktur tahun jamak (multi years) dengan anggaran Rp 2,7 triliun, terdapat 165 paket kerjaan, yang seharusnya dapat dikerjakan 165 rekanan, namun itu dikerjakan jadi satu paket oleh BUMN,” ujarnya.

Masalah Fundamental 

Sanggam, yang sudah puluhan tahun berhimpun di Gapensi dan Kadin Sumut masih ingat untuk mendapatkan kerjaan, cukup dengan membawa secarik kertas,  untuk diserahkan kepada pimpinan proyek.

“Tapi sekarang, para kontraktor dihadapkan pada masalah fundamental, yakni tidak adanya keberpihakan terhadap masa depan mereka. Karenanya, kita berharap diberi proteksi agar sektor jasa dan konstruksi dapat berjalan baik, bahkan kalau perlu dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” katanya.

Sebab, sektor jasa dapat menyerap tenaga kerja yang harus dilindungi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Harusnya di proyek Rp 2,7 triliun itu milik daerah, karena uangnya dari rakyat dan untuk rakyat,” kata Sanggam.

Merespon aspirasi para rekanan yang tergabung dalam Kadin Sumut, Ketua Komisi D Benny Harianto Sihotang mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pj Gubsu, untuk membahas, termasuk memberikan perlindungan kepada kalangan kontraktor. 

Adapun terkait proyek RP 2,7 triliun, hal ini nantinya akan dibahas dengan kontraktor yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO). (cpb)

  • Bagikan