MEDAN (Waspada): Pengurus Kombatan Sumut Bersih (KSB) mengeluarkan imbauan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yakni agar mempertajam daya lihat dan daya dengar dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Karena pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan kepala daerah, cenderung semakin tinggi, dalam bentuk kampanye terselubung mendukung Bobby Nasution.
Ketua KSB Abyadi Siregar, mengatakan itu kepada wartawan, Selasa (27/8). Dia menyoroti prilaku kepala daerah yang terindikasi tidak netral. Salah satunya adalah saat pelaksanaan kegiatan Panen Raya Padi di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, Minggu (25/8).
Menurut Abyadi Siregar, patut diduga, pelaksanaan panen raya padi itu, cenderung sebagai bentuk kampanye terselubung untuk Bobby Nasution. “Acara tersebut diduga sengaja dirancang khusus untuk sosialisasi Bobby Nasution di daerah-daerah,” tegas Abyadi, didampingi Sekretaris KSB Suwandi Purba.
Seperti diberitakan media, panen raya itu digelar Kelompok Tani Tunas Harapan. Bupati Sergai Darma Wijaya selaku tuan rumah, mengundang Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy, Pj.Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung dan Walikota Medan Bobby Nasution.
Ditambahkan Sekretaris KSB Suwandi Purba, panen raya tersebut terlalu dipaksakan sebagai kegiatan untuk menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut. Kalau tujuannya untuk menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut, mestinya dibawa dalam forum resmi, yang mengikutsertakan seluruh kepala daerah se Sumut dengan dipimpin Pemprov Sumut.
“Bukan seperti ini, yakni melalui panen raya. Yang mengundangpun Bupati Sergai Darma Wijaya. Dan yang diundang hanya Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy, Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung dan Walikota Medan Bobby Nasution. Padahal, masih banyak kepala daerah di Sumut. Anehnya, Bobby Nasution disebut memberi sambutan mewakili seluruh kepala daerah se Sumut. Berarti Bobby juga mewakili Pj Gubernur Sumut?” tegas Suwandi.
Sebetulnya, lanjut Suwandi, bila ingin menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut, cukup para kepala daerah bekerja keras di daeranya masing-masing. Walikota Medan Bobby Nasution bekerja di Medan. Begitu juga Bupati Sergai Darma Wijaya, Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy dan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung.
Lebih jauh Suwandi juga mempertanyakan peran Darma Wijaya selaku Bupati Sergai dalam acara panen raya tersebut. “Karena, dia (Dar.a Wijaya) itu Ketua DPC PDIP Sergai. Tapi, kok berani membuat acara diduga berbentuk kampanye terselubung bagi Bobby yang notabene merupakan rival calon gubernur usungan PDIP?,” sebutnya.
Terakhir, Abyadi Siregar kembali mengharap, selaku instrumen pengawas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Bawaslu Sumut semakin mempertajam mata dan telinga menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada. Karena potensi kecurangan, khususnya ketidaknetralan para kepala daerah akan semakin tinggi terjadi.
Khusus kasus panen raya di Sergai, Abyadi berharap Bawaslu segera meminta klarifikasi terhadap Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Sergai Darma Wijaya, Pj. Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy dan Pj. Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung terkait acara panen raya itu. “Permintaan klarifikasi itu, penting dilakukan Bawaslu. Ini untuk memberi keyakinan dan kepastian bagi masyarakat Sumut bahwa, Bawaslu merupakan instrumen pengawas pesta demokrasi yang dapat dipercaya adil,” tegas Abyadi Siregar. (m07)
