MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) tidak sependapat usulan melegalkan politik uang (money politics) pada Pemilihan Umum (Pemilu), karena hal itu bisa merusak bahkan menghancurkan moral bangsa.
“Wacana politik uang kalau (misalnya) disetujui nanti justru merusak bahkan menghancurkan moral bangsa,” tegas Zeira kepada Waspada di Medan, Jumat (17/5).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Sumut 6 itu, merespon usulan anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Hugua, yang mengusulkan agar praktik politik uang atau money politics dalam kontestasi pemilu dilegalkan. Hugua mengatakan, money politics seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Hal tersebut Hugua sampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Menyikapi hal itu, Zeira berpendapat, untuk mencegah praktik politik uang, sebaiknya aturan Pemilu yang diperketat, khususnya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
“Regulasi dan sistem Pemilu perlu dievaluasi guna memenimalisir politik uang,” imbuhnya.
Sistem politik dan regulasi perlu dievaluasi secara periode bahkan perlu diubah, untuk mencegah praktik uang di Pemilu.
“Salah satu pointnya, yakni dengan memperketat dan membuat sistem yang tidak memberikan masuk politik uang,” katanya.
Menurut Zeira, masyarakat Indonesia tidak boleh menyerah atau putus asa melawan politik uang, bukan pula dengan cara melegalkan politik uang.
“Politik uang juga diyakini akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak bermoral,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Zeira, yang perlu dicermati adalah pendidikan politik yang selama ini tidak masif dilaksanakan.
Zeira juga mengimbau kepada peserta pemilu harus benar-benar membawa ideologi partainya melalui adu gagasan dan pemikiran, dan para penyelenggara pemilu harus diisi orang-orang yang kredibel. (cpb)
