Mantan Kadis Kehutanan Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara

  • Bagikan
Mantan Kadis Kehutanan Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara

MEDAN (Waspada): Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kab Samosir, Mangindar Simbolon, dituntut 4 tahun penjara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (8/3). Ia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi izin pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian pada kawasan hutan Tele di Kab Samosir.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai terdakwa Mangindar Simbolon terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider.

Adapun dakwaan subsider tersebut, yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mangindar Simbolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata JPU Erick Sarumaha di Ruang Sidang Cakra 9 PN Medan.

JPU, juga menuntut terdakwa Mangindar Simbolon untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Usai tuntutan tersebut dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai As’ad Rahim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang Rabu (13/3) mendatang.

Dalam dakwaan JPU dijelaskan, awal mula kasus itu, yakni tahun 1998, Kab Toba Samosir (Tobasa) terbentuk berdasarkan UU No 12 Tahun 1998 tanggal 23 November 1998. Selanjutnya wilayah Desa Partungko Naginjang, Kec Harian sebelumnya wilayah Kab Tapanuli Utara (Taput), menjadi bagian dari Kab Tobasa.

Lalu pada tahun 2000, terdakwa meminta Sahala Tampubolon selaku Bupati Tobasa untuk menindaklanjuti janji dari Bupati Taput Lundu Panjaitan, untuk memberikan areal bagi masyarakat Desa Partungko Naginjang sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar hutan lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura.

Sahala Tampubolon pun menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Toba Samosir Nomor: 309 tahun 2002 tanggal 4 September 2002, pembentukan Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kec Harian.

Namun, dialih fungsikannya Hutan Tele menjadi APL, ternyata belum mendapat keputusan dari Kementerian Kehutanan RI. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, terpidana Bolusson Parungkilon Pasaribu memperoleh 8 persil dengan luas 16 hektar. Akibat perbuatan Mangindar Simbolon, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.740.000.000. (m32).

Waspada/Rama Andriawan
Persidangan Mangindar Simbolon di PN Medan.

  • Bagikan