Mantan Karyawan Laporkan Hotel Sibayak Internasional Ke Ketua DPRD Dan Bupati Karo

  • Bagikan
Mantan Karyawan Laporkan Hotel Sibayak Internasional Ke Ketua DPRD Dan Bupati Karo

MEDAN (Waspada): Setelah mengadukan ke Poldasu dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Kantor Advokat Lubis dan Rekan, selalu kuasa hukum Ponidi, Mantan Chief Engineering Hotel Sibayak International Brastagi, Kab Tanah Karo, mengadu ke Bupati dan Ketua DPRD Tanah Karo, terkait dugaan HSI tidak memiliki izin.

Menurut Mahmud Irsyad Lubis, SH, selaku kuasa hukum Ponidi, bahwa pihaknya yang telah melaporkan HSI ke Bupati dan Ketua DPRD Tanah Karo, meminta agar Ketua DPRD Tanah Karo, dalam waktu dekat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil pihak HSI dan pelapor untuk dipertemukan.

“Untuk menemukan bukti-bukti selanjutnya suatu badan usaha yang cukup besar, diduga tidak memiliki IPAL , dimana ijin tersebut sangat berarti bagi keuangan negara, serta memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup agar klarifikasi langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terhadap dugaan keberadaan HSI yang selama ini diduga badan usaha HSI yang cukup besar di kota Berastagi. Jika tidak memiliki izin, kita merasa dikerjai, kita merasa tertipu oleh tindakan-tindakan pengusaha yang menjalankan operasional tanpa memberikan biaya-biaya perizinan dan retribusi kepada negara yang sangat berarti bagi perjalanan keuangan negara, karena itu kami meminta agar kondisi tersebut segera dilakukan RDP oleh Ketua DPRD Tanah Karo,” ujar Mahmud Irsyad Lubis kepada waspada.id di Medan, Selasa (27/2).

Mahmud Irsyad menuturkan bahwa pihaknya meminta Ketua DPRD Tanah Karo untuk selalu melakukan pengawasan, agar hal tersebut tidak lagi terjadi.

“Jika memang ini benar maka pengaduan terhadap HSI tersebut kepada Ketua DPRD Tanah Karo, juga dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Tanah Karo, kita berharap semoga ini cepat berlangsung secara efektif hingga ke depannya,” ujar Mahmud Irsyad seraya menambahkan pihaknya segera melakukan langkah-langkah laporan tindak pidana terhadap HSI.

Menurut Irsyad, apa yang dilakukan oleh HSI terhadap keuangan negara diduga dirugikan karena tanpa ada surat izin maka Kantor Hukum Lubis And Rekan juga akan melaporkan dugaan korupsi terhadap keuangan negara ke KPK dan Mabes Polri.

Sementara itu, GM Hotel Sibayak International Ahmad Zulham ketika dikonfirmasi waspada.id melalui seluler, Selasa (27/2), terkait laporan mantan karyawannya tersebut via handphonenya tidak bisa dihubungi bahkan dikonfirmasi via whatsApp hingga pukul 12:30 belum memberikan jawabannya.

Sebelumnnya diberitakan, Ponidi ,46 mantan Chief Engineering Hotel Sibayak Internasional jalan Merdeka Berastagi, Tanah Karo, melaporkan dua pekerja Hotel Sibayak International ke Kantor Advokat Lubis And Rekan, dikarenakan tuduhan menghambat kelancaran proyek sumur bor.

Kedua pekerja HSI tersebut berinisial PG yang menjabat Asisten Chief Security dan LM yang menjabat sebagai Front Office Manager.

Kedatangan Ponidi langsung diterima oleh Mahmud Irsad Lubis SH dan menandatangani surat kuasa khusus untuk kelancaran penyelesaian kasus tersebut secara hukum dengan membuat laporan Dumas ke Poldasu dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Wartawan, Mahmud Irsad Lubis menyebutkan, PG dan LM diduga ada mengirim surat kepada General Manager (GM) Hotel Sibayak Internasional yang menyatakan bahwa Ponidi ada meminta uang komisi kepada kontraktor pengerjaan sumur bor sehingga proyek pengerjaan sumur bor jadi lambat.

“Berdasarkan surat dari PG dan LM, akhirnya surat perpanjangan kontrak atas nama Ponidi tidak diperpanjang lagi sehingga Ponidi tidak bekerja lagi akibat putusan sepihak,” ujar Mahmud Irsad.

Selain itu, tambah Mahmud Irsad, kliennya tidak pernah meminta uang komisi kepada pihak kontraktor dan dibuktikan oleh surat pernyataan dari kontraktor proyek sumur bor bahwa Ponidi tidak pernah meminta uang komisi.

“Pihak kontraktor telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Ponidi tidak ada meminta uang komisi dari proyek pengerjaan sumur bor tersebut,” terang Mahmud Irsad lagi.

Oleh sebab itu, tambah Irsad, PG dan LM diduga telah mencemarkan nama baik dan memfitnah kliennya secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dan akan segera membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Poldasu.

“Kami akan mengawal kasus ini dan segera membuat Dumas ke Poldasu serta ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Selasa (19/2) agar diselesaikan secara hukum,” sebut Irsad didampingi kliennya Ponidi.(m27)

Waspada/Ist

Mahmud Irsyad Lubis SH kuasa hukum Ponidi mantan Chief Engineering Hotel Sibayak Internasional.

  • Bagikan