MEDAN (Waspada.id): Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumut Faisal Hasrymi, menghindar dari wartawan yang akan mewawancarainya, di Kantor Gubsu, Rabu (17/9).
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat ini, lari menghindari wartawan, yang akan bertanya tentang dugaan korupsi pengadaan smart board dan meubelair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Sejumlah wartawan, menunggu Faisal Hasrymi, di luar Aula Dekranasda, Kantor Gubsu. Hari itu, di aula tersebut digelar acara temu pers menyangkut program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). Faisal, merupakan salah satu narasumber dalam kegiatan itu.
Wartawan tidak bertanya tentang kasus pengadaan smart board dan meubelair tersebut kepada Faisal, pada saat temu pers. Mereka lebih memilih melakukan doorstop di luar Aula Dekranasda.
Diduga, mengetahui dirinya akan ditanyai wartawan tentang dugaan kasusnya saat menjadi Pj.Bupati Langkat, Faisal, buru-buru menghindar. Dia juga tidak mengindahkan permintaan wartawan yang meminta untuk wawancara.
Begitu keluar dari pintu aula, Faisal terlihat lsri-lari menuju lokasi parkir mobil, diikuti ajudan pribadinya dari belakang. Sesaat kemudian, mereka pergi meninggalkan lokasi Kantor Gubsu.
Diberitakan media, sehari sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Sumut menggelar unjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan Kantor Gubsu.
Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi pengadaan Smart Board dan meubelair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Dalam orasinya, mahasiswa menuding kasus tersebut telah dipetieskan oleh Kejari Langkat, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan.
Mereka mendesak Kejati Sumut segera mengambil alih penanganan kasus dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.
Termasuk mantan Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang sekarang menjabat Kadis Kesehatan Sumut. Dia diduga sebagai aktor utama perubahan anggaran hingga proyek Smart Board dan meubelair muncul di APBD Perubahan 2024.
Koordinator aksi Yunus Dalimunthe mengatakan, anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di penghujung tahun. Pembagiannya, Rp50 miliar untuk Smart Board dan Rp50 miliar untuk meubilair. Proses tender juga disebut penuh rekayasa. (id23)
