MEDAN (Waspada.id): Belasan massa dari Kolektif Pimpinan Wilayah Rekan Indonesia Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (12/11). Salah satu tuntutan mereka menolak komersialisasi layanan kesehatan dan negara wajib menjamin layanan dasar gratis dan berkualitas.
Sambil membawa sejumlah spanduk, dua bertuliskan Rekan Indonesia Untuk Rakyat, dan satunya menyindir Menteri Kesehatan Gemar Shopping, peserta aksi mengritik layanan di sejumlah rumah sakit di Medan, yang kerap mengutamakan pasien berduit.
“Pasien sakit parah, tetapi rumah sakit menolak karena tidak ada jaminan, walau pasien dari BPJS,” kata Adrian. salah seorang peserta aksi.
Dia juga menyebutkan, biasanya rumah sakit menolak kehadiran pasien BPJS dengan alasan kamar penuh dan menyarankan agar dibawa ke rumah sakit lain
Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang diperingsti setiap tanggal 12 Nopember itu, mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2018.
Kedua regulasi itu dinilai menjadi akar persoalan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di berbagai rumah sakit. Pasalnya, aturan tersebut membatasi penjaminan BPJS Kesehatan berdasarkan kategori kegawatdaruratan medis.
Kedua regulasi itu dinilai menjadi akar persoalan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di berbagai rumah sakit. Pasalnya, aturan tersebut membatasi penjaminan BPJS Kesehatan berdasarkan kategori kegawatdaruratan medis.
“Negara tidak boleh menunggu status ‘gawat darurat’ baru rakyat bisa ditolong,” katanya.
Karenanya,
mereka mendesak Kemenkes mencabut Perpres dan Permenkes tersebut agar rumah sakit kembali berpihak kepada rakyat.Dalam aksinya, mereka menyampaikan pernyataan yang salah satunya menolak komersialisasi kesehatan,
layanan dasar gratis dan berkualitas dan lindungi tenaga kesehatan dari intimidasi dan kekerasan.
Tak lama berselang, aksi mereka diterima staf DPRD Sumut Hamdan Nasution, meski dilaporkan salah satu komisi di dewan tugas piket, namun tak seorang pun wakil rakyat itu datang menemui peserta aksi.
Hamdan mengatakan akan menyampaikan aspirasi para peserta demo, dan setelah diberi pengarahan, massa membubarkan diri dengan tertib. (Id23)
