MEDAN (Waspada.id): Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) RI mengeluarkan pernyataan tegas.
Yakni, Organsisai Masyarakat (Ormas) berafiliasi premanisme membuat resah masyarakat dan melanggar hukum, terancam dibubarkan. Dan Menkopolhukam mengapresiasi Forkopimda Sumut karena sudah melakukan langkah-langkah strategis, dalam penanggulangan Narkoba, Ormas berafiliasi dengan premanisme.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenpolhukam RI, Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan kepada wartawan di Kantor Gubsu. Dia memberikan penjelasan usai memimpin Rapat Kordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Provinsi Sumut, Kamis (21/8).
Desman mengungkapkan, ancama pembubaran Ormas membuat resah masyarakat dan melanggar hukum, t diatur dalam UU No.17 tahun 2017 tentang Ormas.
Desman bilang, di Pasal 61, 62 dan 63 UU tersebut menyatakan bahwa Ormas-ormas yang melanggar bisa dicabut izin operasional dan izin badan hukumnya. “Termasuk juga bisa kena sanksi pidana,” katanya.
Kepada wartawan, Desman tidak menyebutkan contoh konkret Ormas berafilasi premanisme di Sumut. Namun dia bilang bahwa Menkopolhukam mengapresiasi Forkopimda Sumut yang dinilai sudah melakukan langkah-langkah strategis, dalam penanggulangan Narkoba, dan Ormas berafiliasi dengan premanisme.
Desman mengungkapkan, Kemenpolhukam turut serta dalam penanganan pencegahan aksi premanisme tersebut. Yakni dengan turun langsung ke Sumut, berkolaborasi dengan Pemprovsu, Kodam I/BB dan Polda Sumut serta steakholder terkait. “Menkopolhukam mengapresiasi Forkopimda Sumut sudah melakukan langkah-langkah strategis, dalam penanggulangan Narkoba, dan Ormas berafiliasi dengan premanisme,” katanya. (id05)
