MEDAN (Waspada): Koordinator Persaudaraan Pemuda Islam Sumatera Utara (PPI Sumut), Nugra Ferdino menegaskan, sikap membatasi dan bahkan menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik bukan hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga mencoreng semangat demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi di Kota Medan.
Hal itu ditegaskan Nugra, merespon tindakan sepihak yang diduga dilakukan RA, oknum pengurus salah satu partai di Kota Medan, yang juga Tenaga Ahli Bidang media dan Monitoring terhadap sejumlah wartawan saat meliput kegiatan Wali Kota Medan, Rico Waas, di Balai Kota Medan, Rabu (16/7)
Menyikapi hal itu, Nugra mengatakan, Pemko Medan adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik satu partai politik.
“Wartawan punya hak untuk meliput kegiatan publik, apalagi jika itu menyangkut kerja-kerja kepala daerah. Sikap arogan dan eksklusif yang ditunjukkan oleh RA sangat tidak pantas dan harus dikoreksi,” tegas Nugra dalam keterangannya kepada Waspada di Medan, Kamis (17/7).
Menurut Nugra, keberadaan wartawan justru menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Maka ketika ada pejabat publik atau tenaga ahli yang bersikap represif terhadap jurnalis, hal itu dapat diartikan sebagai upaya menutup akses informasi publik dan memperkuat politik kekuasaan yang tertutup.
” Ini tidak sehat. Kita hidup di negara demokrasi. Fungsi pers dijamin oleh undang-undang. Kalau wartawan mulai dihalangi, publik patut curiga ada apa di balik itu semua,” katanya.
Nugra mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk tidak tinggal diam dan segera memberi klarifikasi serta evaluasi terhadap sikap bawahannya.
Ia mengingatkan bahwa pejabat dan tenaga ahli pemerintahan bekerja untuk rakyat, bukan untuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kami di PPI Sumut akan terus mengawal prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pemerintahan. Jangan sampai anak muda Medan melihat contoh buruk dari birokrasi yang arogan dan antikritik. Kami tegaskan: Balai Kota Medan bukan milik elit, melainkan milik rakyat,” pungkasnya.
Persaudaraan Pemuda Islam Sumatera Utara juga menyatakan kesiapan untuk berdialog langsung dengan Pemerintah Kota Medan serta komunitas jurnalis untuk membahas perlindungan hak wartawan dan penguatan etika komunikasi pejabat publik di lingkungan Pemko Medan.
Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi atas tudingan yang diduga dilakukan RA. (cpb/rel)
