MEDAN (Waspada): Ketua DPP LSM Pakar Atan Gantar Gultom menyoroti dugaan kecurangan proses lelang rehabilitasi Jaringan Irigasi 5.000 Ha Kabupaten Simalungun, di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstrusi (BP2JK) yang pengumuman pemenangnya, Jumat (24/2) lalu.
Disebutkannya, pada pelelangan tender tersebut ada indikasi keikutsertaan orang-orang yang punya kepentingan dan orang-orang yang menyalahgunakan jabatan.
“Proses lelang disinyalir disusupi orang yang punya kepentingan dan orang yang diduga menyalahgunakan jabatan, sehingga memenangkan pihak tertentu dan membuat alasan-alasan tak logis untuk mengalahkan pihak lain,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Kamis (2/3).
Gultom menyebutkan ini setelah ada masyarakat melapor kepada LSM Pakar karena merasa dizolimi sehingga gagal menjadi pemenang hanya karena alasan yang dibuat-buat.
Pihak dirugikan itu merasa alasan panitia tender tidak memenangkan pihaknya karena masalah tonase dumptruk yang dipersyaratkan.
“Dalam daftar disebutkan, tonase dumptruk yang dipersyaratkan maksimal 8 ton. Pihak merasa dirugikan menyediakan truk colt diesel dengan tonase 8 ton sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,” kata dia.
Panitia, menurutnya, beralasan tonase yang mereka lihat berdasarkan uji kir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan pada 2021.
“Pada daftar uji kir itu tonase maksimum 8,25 ton. Inilah yang menjadi acuan mereka sehingga menggagalkan yang jelas-jelas tonase berdasarkan spesifikasi keluaran pabrik tidak melebih dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan,” jelasnya.
Gultom heran, mengapa pihak dimenangkan dalam lelang tersebut justru pihak yang nilai pengajuannya lebih tinggi dari pihak yang dikalahkan.
“Mengherankan, pihak yang pengajuan nilai lelang lebih tinggi dimenangkan. Nilai pihak yang menang Rp39,5 miliar dari nilai proyek Rp41 miliar. Sementara ada beberapa perusahaan yang penawarannya jauh lebih rendah dan menguntungkan bagi negara dikalahkan,” sebutnya.
Ia menduga proses lelang tersebut sudah menjadi titipan orang-orang tertentu.
“Ini harus diusut tuntas. Kita tidak mau ada permainan dalam proses tender. Kita harus bersihkan orang-orang yang mencari keuntungan dirinya sendiri,” katanya akan menyurati kementerian PUPR, Polda Sumut dan Kejati Sumut.
Ia juga mengatakan, jika hal itu tidak digubris pihaknya akan demo ke kantor BP2JK meminta klarifikasi tender tersebut.
Sementara, peserta tender yang merasa dirugikan berharap agar proses lelang diulang. “Kami berharap proses tender dikaji ulang dan pengumuman pemenang tender dibatalkan,” kata mereka.
Panitia Pokja BP2JK ditemui wartawan di kantor BP2JK Jl. Busi, Medan tidak berada di tempat.
Petugas keamanan kantor menyebutkan panitia Pokja tidak masih ada kesibukan. “Besok saja datang kembali untuk konfirmasi,” kata dia.(m10)
Atan Gantar Gultom.Waspada/Ist