MEDAN (Waspada.id): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, menilai lambatnya penanganan pascabencana alam di sejumlah wilayah Sumatra berpotensi melahirkan gelombang kemiskinan baru jika tidak segera ditangani secara serius oleh negara.
Hampir sebulan setelah bencana banjir dan longsor melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat, Penrad mengungkapkan masih banyak warga yang kehilangan rumah, lahan pertanian, serta sumber penghidupan, sementara akses logistik dan infrastruktur dasar belum sepenuhnya pulih.
“Bencana ini bukan hanya soal rumah rusak atau jalan terputus, tetapi tentang hancurnya kehidupan ekonomi masyarakat. Jika pemulihan lambat, rakyat bisa jatuh dalam kemiskinan struktural,” ujar Penrad dalam keterangannya, yang diterima Waspada.id, di Medan, Selasa, 23 Desember 2025.
Di Sumatra Utara, wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Langkat disebut mengalami dampak paling berat. Banyak warga kehilangan sawah, kebun, ternak, dan usaha kecil yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga.
Menurut Penrad, kondisi tersebut tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata karena keterbatasan fiskal. Ia menilai negara harus hadir penuh melalui kebijakan nasional yang memungkinkan pemulihan dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
“Kalau pemulihan hanya diserahkan ke daerah, prosesnya bisa puluhan tahun. Sementara rakyat tidak punya waktu selama itu. Negara wajib hadir agar warga bisa segera bangkit,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa rehabilitasi pascabencana harus melampaui pembangunan infrastruktur fisik. Negara, kata dia, juga harus memulihkan modal hidup masyarakat, termasuk bantuan pertanian, bibit, pupuk, sarana produksi, serta dukungan bagi usaha kecil yang terdampak.
“Masyarakat sekarang bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan kemampuan untuk memulai kembali. Mereka tidak punya modal untuk bertani, berdagang, atau bekerja. Ini yang harus dijawab negara,” jelasnya.
Selain itu, Penrad mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyebab bencana. Saat turun langsung ke lapangan, ia menemukan banyak kayu gelondongan dengan bekas gergaji mesin yang diduga berasal dari aktivitas penebangan dan kemudian terseret banjir bandang.
Temuan tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan ekologis serius yang perlu ditindaklanjuti agar bencana serupa tidak terus berulang dan masyarakat kembali menjadi korban.
“Pemulihan harus dibarengi dengan keadilan ekologis. Jangan sampai rakyat menanggung dampak, sementara penyebab kerusakan alam dibiarkan,” pungkasnya. (id06)
