MEDAN (Waspada.id): Melihat situasi saat ini, Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) terkait sulitnya Bahan Bakar Minyak (BBM) pejabat diminta tidak asal bicara, rakyat sudah gerah dan banyak masalah yang dihadapi usai bencana banjir.
Demikian Ketua Umum FORMASSU, Ariffani SH.MH dan Sekretaris Rafdinal MAP, Senin(1/12/2025).
Keduanya menilai pejabat pemerintah sebaiknya tidak sekadar mengeluarkan pernyataan normatif seperti “stok aman, jangan panik, SPBU buka 24 jam” jika kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Pernyataan seperti itu menurut FORMASSU bukan membuat keadaan lebih baik, malah hanya menambah kemarahan masyarakat karena tidak sesuai dengan realitas.
“Faktanya, rakyat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan banyak yang pulang tanpa hasil,”sebut Ariffani.
Lanjutnya, bagi masyarakat, yang paling penting bukan sekadar imbauan, tetapi ketersediaan BBM yang nyata. Ketika distribusi terganggu, dampaknya langsung terasa: aktivitas terhenti, transportasi tidak berjalan, dan layanan seperti Grab atau GrabFood pun tidak bisa digunakan.
Menurut Arif, Hal ini menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu lebih fokus pada penanganan distribusi dan transparansi kondisi di lapangan, bukan hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak sejalan dengan fakta yang dirasakan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat saat ini pada titik rendah, mengingat apa yang terjadi pada saat ini, dimana respon dn bantuan pemerintah terhadap korban sangat tidak baik baik saja.
Intinya, pemerintah jangan hanya mengeluarkan pernyataan yang terdengar bagus di media—seperti “stok aman” atau “SPBU buka 24 jam”—kalau kenyataannya rakyat harus antre berjam-jam dan tetap tidak mendapatkan BBM.
“Karena Pernyataan seperti itu justru menyinggung perasaan masyarakat karena bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Yang dibutuhkan rakyat itu sederhana: BBM harus tersedia. Sekarang saja, banyak layanan transportasi dan pesan-antar seperti Grab tidak bisa dipakai. Ini bukti bahwa masalahnya nyata dan harus diselesaikan, bukan ditutupi dengan pernyataan yang menenangkan,” pungkas Ariffani.(id18)
