MEDAN (Waspada.id): Kepala PT PELNI Cabang Medan Harianto Sembiring menegaskan, pihaknya bersama jajaran tidak pernah menahan barang-barang bantuan untuk korban bencana alam.
Yang terjadi adalah miskomunikasi dan barang bantuam milik Komunitas Gimbal Alas Indonesia sudah diterima oleh perwakilan yang sama di Sumatera Utara.
“Tidak benar PELNI Cabang Medan menahan barang-barang bantuan korban bencana alam di Sumatera. Yang terjadi adalah miskomunikasi. Saat ini kami sudah menyelesaikan miskomunikasi yang ada dan barang bantuan milik Komunitas Gimbal Alas Indonesia sudah diterima oleh perwakilan komunitas yang sama di Sumatera Utara,” ujar Harianto Sembiring, Selasa (30/12).
Penjelasan tersebut disampaikan Harianto Sembiring terkait Isu Dugaan Penahanan Barang Bantuan Korban Bencana Sumatera
Senin (29/12).
Yang jelas, tambah Harianto Sembiring, PELNI Cabang Medan tidak pernah menahan barang bantuan yang dikirimkan oleh BPBD Jawa Timur.
Menurut Harianto, yang terjadi adalah, miskomunikasi antara pihak yang menghimpun barang-barang dari masyarakat, yang ternyata dikirim untuk diterima dan diambil langsung oleh perwakilannya di Sumatera Utara dan bukan untuk disalurkan melalui BPBD Sumut.
Dalam hal ini, Komunitas Gimbal Alas Indonesia area Malang menitipkan barang bantuannya untuk diterima perwakilan Komunitas yang sama di area Sumatera Utara. Barang bantuan komunitas ini dikirimkan melalui BPBD Jatim dengan memanfaatkan program pembebasan biaya pengiriman untuk barang bantuan Sumatera.
Ternyata, Gimbal Alas Indonesia di Sumut tidak terinformasi tentang tanggal ketibaan barang yang lebih cepat, sehingga barang mereka yang dikemas dikontainer, kami kirimkan seluruhnya (sebanyak 11 kontainer) ke gudang BPBD Sumut.
Sebanyak 11 kontainer yang berisi sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan dan perlengkapan ibadah yang dikirimkan melalui KM Nggapulu dari Surabaya menuju Tanjung Priok dan dilanjutkan dengan KM Kelud dari Tanjung Priok menuju Belawan telah tiba di Pelabuhan Belawan pada Selasa (16/12).
Dijelaskan Harianto, barang bantuan yang dikirimkan dari BPBD Jawa Timur sebanyak 11 kontainer telah diterima oleh BPBD Sumatera Utara pada Jumat (19/12). Selanjutnya, BPBD Sumatera Utara melakukan proses pengangkutan darat dan pendistribusian kepada korban bencana.
Adapun proses pengangkutan barang bantuan dilakukan dari Gudang Kontainer Pelabuhan Belawan menuju Gudang Penumpukan Barang Bantuan BPBD Sumatera Utara di Jl. Pancing dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPBD Sumatera Utara, dengan seluruh biaya pengangkutan menjadi tanggung jawab BPBD Sumatera Utara.
Saat ditanya, bagaimana terkait 2 kontainer yang diklaim oleh Komunitas Gimbal Alas Indonesia?, Harianto menerangkan, berdasarkan dokumen penugasan dan manifes pengiriman yang diterima, seluruh muatan tercatat sebagai bantuan dari BPBD Jawa Timur untuk BPBD Sumatera Utara. “Dalam dokumen tersebut tidak terdapat pemisahan atau pencantuman kepemilikan 2 (dua) kontainer atas nama Komunitas Gimbal Alas Indonesia, sehingga penanganan dan tindak lanjut atas klaim tersebut berada dalam kewenangan BPBD Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku,” beber Harianto.
Saat ditanya, mengapa barang bantuan tidak langsung diserahkan kepada komunitas relawan, Harianto menjawab, setelah tiba di Pelabuhan Belawan pada Selasa (16/12), barang bantuan berada dalam tanggung jawab BPBD Sumatera Utara sebagai pihak penerima untuk pengelolaan dan distribusi. BPBD Sumatera Utara membutuhkan waktu untuk menyiapkan proses pengangkutan darat dan penataan distribusi bantuan sesuai prosedur.
Menanggapi isu yang beredar terkait penahanan bantuan bencana tersebut, PELNI menghormati perhatian dan kepedulian para relawan.
“Namun, kami menegaskan bahwa informasi terkait dugaan penahanan barang bantuan oleh PELNI tidak benar. Seluruh proses dilakukan sesuai tugas dan kewenangan PELNI, mengikuti prosedur yang berlaku, serta melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait,” terang Harianto seraya menyebutkan,
PELNI berkomitmen penuh untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan penyaluran bantuan bencana. Kami selalu memastikan pengangkutan bantuan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.(id15)
