MEDAN (Waspada): Masyarakat Karo mendesak pemerintah memberikan jaminan rute Medan – Berastagi aman dilalui sebelum 25 Desember 2024. Sedangkan kedepannya, pemerintah disesak untuk mewujudkan jalan layang Medan – Berastagi
Desakan tersebut disampaikan masyarakat lewat unjukrasa yang berlangsung di Kantor Gubsu, Rabu (18/12). Hari itu, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) mendatangi Kantor Gubsu. Mereka terdiri dari sopir dan pengusaha transportasi serta mahasiswa.
Massa Formanas, datang ke Kantor Gubsu dengan menggunakan puluhan bus yang beroperasi di rute Medan – Karo. Mereka memarkirkan bus-bus berbadan sedang sampai besar itu di depan Kantor Gubsu (Jalan Pangeran Diponegoro). Kondisi ini sempat membuat pengguna jalan lainnya menjadi terganngu, karena bus-bus tersebut, diparkirkan dengan menggunakan setengah badan jalan.
Salah seorang juru bicara pengunjukrasa Julianus Sembiring, mengungkapkan keluhan masyarakat, khususnya yang tinggal di sembilan kabupaten/Kota. Diantaranya masyarakat Kabupaten Karo, Humbahas, Pakpak Bharat, Dairi dan lainnya, tentang kondisi jalan Medan-Berastagi, yang sering terjadi longsor.
Kata Julianus Sembiring, akibat longsor yang sering terjadi, aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Masyarakat yang umumnya merupakan petani, terhambat dalam mengangkut hasil pertanian mereka, terutama sayur dan buah, ke sejumlah kota di Sumut dan antar privinsi.
Sementara itu, kata Julianus, untuk mengatasi longsor yang sering terjadi, belum terlihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Solusi untuk mengamankan jalur transportasi dengan membuat jalan layang atau sejenisnya, masih sebatas wacana dan belum terwujud hingga saat ini.
“Setiap kali longsor, pejabat sibuk turun ke lokasi, dan mengeluarkan pernyataan akan segera mengatasinya. Itu-itu saja yang diucapkan setiap longsor terjadi,” katanya.
Menurut pengunjukrasa, pemerintahan di Sumut ini memang tidak serius untuk mengatasi bencana alam yang sering terjadi di jalar Medan-Berastagi. Karena contoh konkret untuk persoalan serupa sudah terwujud, yakni Kelok Sembilan di Sumatera Barat (Sumbar). “Apakah kami yang di sembilan kabupaten ini warga negara nomor dua ? Anak tiri ? Kami tidak mau,” kata Julianus.
Karena itu, massa mendesak Pj. Gubsu Agus Fatoni, untuk serius mengatasi persoalan tersebut. Paling tidak, sebelum jalan layang Medan – Berastagi diwujudkan, pemerintah harus menjamin rute Medan – Berastagi aman untuk dilalui sebelum tanggal 25 Desember 2024.
Karena itu, massa aksi hari itu ingin berdialog langsung dengan Pj. Gubsu Agus Fatoni. Namun, seperti juga pada pelaksanaan unjukrasa sebelum-sebelumnya, Agus Fatoni, tidak pernah menemui massa aksi, dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
Sama seperti hari itu, pengunjukrasa hanya direrima oleh salah seorang staf, yang mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepimimpinannya. Di depan pagar Kantor Gubsu, pengunjukrasa hanya berhadapan dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. (m07)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
