MEDAN (Waspada) : Permasalahan infrastruktur, drainase buruk dan penerangan lampu jalan menjadi mayoritas hasil laporan reses kelima Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Medan pada rapat paripurna di Gedung DPRD kota Medan, Senin (14/3).
Hal ini ditanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga. Dikatakannya kepada wartawan, Selasa (15/3), ketiga permasalahan tersebut harus bisa diakomodir Wali Kota Medan.
“Semua kebijakan ini kan dari Pemko Medan, kita hanya menampung aspirasi dari masyarakat yang kita sampaikan ke Pemko Medan untuk dieksekusi. Kita harap lebih cepat terealisasi,” kata Ihwan.
Ketua DPC Partai Gerinda Kota Medan ini, terkait penanganan banjir yang dilakukan oleh Wali Kota Bobby Nasution, sudah cukup masif dengan terjun langsung melihat permasalahan infrastruktur Kota Medan.
“Kita lihat Pemko Medan saat ini cukup serius untuk mengatasi persoalan drainase. Saya lihat Wali Kota Medan sudah roadshow keliling dari lorong ke lorong sembari mendengarkan aspirasi masyarakat,” tutur Ikhwan.
Sementara itu, Ikhwan juga mengatakan jika Pemko Medan memiliki anggaran APBD untuk Dinas PU kota Medan sudah naik yang kini mencapai Rp1 triliun.
Jumlah ini naik dibanding sebelumnya yang hanya sebesar Rp400 miliar lantaran terkena recofusing anggaran Covid-19.
“Fokus utama ini ke infrastruktur karena sesuai dengan visi misi pak Wali untuk segera perbaiki infrastruktur dan penanganan banjir dari hulu ke hilir sehingga prioritas kita di infrastruktur, kita dukung hal itu dengan fullkan anggaran di dinas PU,” kata Ikhwan.
Sebelumnya dalam paripurna, laporan dari Dapil 2 untuk wilayah Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Deli disampaikan Anggota DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST, penyampaian hasil reses ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan Pemko Medan.
“Adapun kami himpun aspirasi masyarakat yakni pembangunan gorong-gorong dan perbaikan drainase,” ungkapnya.
Mendengarkan hasil reses dari lima dapil, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyebutkan jika dalam mengatasi permasalahan pembangunan kota diperlukan kolaborasi dan sinergi antar lembaga.
“Pemko Medan menyadari dalam menyelesaikan permasalahan kota, perlu adanya kolaborasi antar lembaga. Saya berharap kemitraan eksekutif dan legislatif berpartisipasi yang luas harus kita optimalkan,” ujar Aulia.
Ditambahkan Aulia, bahwa proses penyusunan rencana kerja Pemko Medan Tahun 2023 telah dimulai. Bahkan Pemko Medan sudah merencanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Maks pada kesempatan itu ditekankan seluruh perangkat daerah agar memadu serasikan pokok pokok pikiran DPRD dan usulan musrenbang Kecamatan untuk di tuangkan di RKPD Kota Medan yang responsif.
Kepada perangkat daerah, Aulia minta agar benar benar memperhatikan dan memberikan atensi yang lebih terhadap hasil reses anggota DPRD Medan dan dipastikan tertampung di dalam RKPD Tahun 2023. (h01)
