Medan

Usman Jakfar Minta Pemprovsu Antisipasi Dampak Lanjutan Bencana Dan Lonjakan Harga Sembako Jelang Nataru

Usman Jakfar Minta Pemprovsu Antisipasi Dampak Lanjutan Bencana Dan Lonjakan Harga Sembako Jelang Nataru
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A. Waspada.id/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada.id): Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A, menyerukan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah preventif dan antisipatif menghadapi dampak lanjutan banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Ia juga menekankan pentingnya pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako) yang mulai mengalami lonjakan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Prof. Usman menegaskan bahwa bencana alam bukan sekadar masalah kerusakan fisik, tetapi turut mengancam kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Terputusnya jalur distribusi akibat banjir dan longsor disebutnya telah menjadi faktor utama kenaikan harga sejumlah komoditas.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Bencana yang terjadi mengganggu akses jalan dan merusak infrastruktur. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Pemprov harus segera hadir dengan langkah-langkah terukur,” katanya, Selasa (9/12).

Data pemantauan pasar menunjukkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga pascabencana di 6 kabupaten/kota pada 25–30 November 2025. Kondisi ini menurutnya merupakan sinyal bahwa intervensi pemerintah harus dilakukan sebelum konsumsi masyarakat mencapai puncaknya pada Desember.

Prof. Usman mendorong Pemprov Sumut untuk segera:

Mempercepat perbaikan infrastruktur dan jalur distribusi agar kelancaran suplai pangan kembali normal.

Mengaktifkan Satgas Koordinasi Bencana–Harga Pangan melibatkan BPBD, Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, dan pemerintah kabupaten/kota.

Memperketat pengawasan stok dan harga untuk mencegah penimbunan dan spekulasi.

Menambah operasi pasar dan bantuan pangan terutama di wilayah terdampak seperti Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Tabagsel, dan Tapanuli Utara.

Mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan penanganan bencana dan stabilisasi pangan.

Komitmen Perlindungan Masyarakat

Ia memastikan Komisi A DPRD Sumut akan terus mengawasi kebijakan Pemprov agar masyarakat tidak semakin terbebani.

“Bencana alam tidak boleh membuat rakyat semakin menderita. Stabilitas harga dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas menjelang Nataru,” tegasnya.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE