MEDAN (Waspada.Id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memproyeksikan tahun 2026 ini sebagai tahun akselerasi. Adapun prioritas program yang akan dilaksanakan adalah bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
Proyeksi program Pemprovsu tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugerah Panjaitan. Dia memaparkannya pada pelaksanaan temu pers, di Kantor Gubsu, Rabu (21/1).
Dikky Anugerah menjelaskan, pada tahun 2025, Pemorovsu menetapkannya sebagai tahun fondasi pembangunan. Yakni, yang menjadi titik awal arah kebijakan lima tahunan daerah. Selanjutnya, tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahun akselerasi, sebelum memasuki fase pencapaian hasil pembangunan secara menyeluruh hingga 2029.
Dikatakan Dikky, tahun 2025 dijadikan Pemprovsu bukan hanya tahun penyusunan dokumen. Tetapi menjadi starting point dengan capaian konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
Disebutkan Dikky, seperti diketahui, Gubsu dan Wagubsu memiliki visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD yang diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas dan 53 proyek strategis daerah. Proyek-proyek tersebut dirancang bertahap, dengan target keberhasilan penuh pada 2029. “Namun sebagian sudah mulai tuntas sejak tahun pertama,” katanya.
Kata Dikky, pada tahun fondasi, Pemprovsu menetapkan dua Pencapaian Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Dan untuk bidang pendidikan, program unggulan sekolah gratis mulai diimplementasikan pada 2026.
Disampaikan Dikky, pada tahap awal di bidang pendidikan akan menyasar lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Kemudian ditambah lima daerah terdampak bencana, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat, sebagai bentuk intervensi percepatan pemulihan.
Sementara di sektor kesehatan, kata Dikky, Sumut telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2025. Sementara pada 2026, program jaminan kesehatan akan diperkuat melalui penyempurnaan layanan BPJS, digitalisasi e-health, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
“Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara ditargetkan mendapat jaminan kesehatan yang lebih berkualitas. Rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan kami evaluasi,” ujar Dikky.
Sekolah Listrik dan Internet 100 Persen
Pemprov Sumut juga memastikan 100 persen SMA, SMK, dan SLB kewenangan provinsi telah teraliri listrik dan internet, meskipun 18 kabupaten/kota sempat terdampak bencana. “Tidak ada lagi sekolah provinsi yang tanpa listrik dan internet. Akses informasi pendidikan sudah terpenuhi sepenuhnya,” katanya.
Di sektor pertanian, menurut Dikky, Provinsi Sumut akan diposisikan sebagai lumbung pangan nasional. Dengan program bibit padi hibrida yang akan dilaksanakan, ditargetkan akan meningkatkan produktivitas dari 5–6 ton menjadi 10 ton per hektar.
Tidak hanya itu, kata Dikky, meski terdampak bencana, Pemprovsu akan tetap menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui Jaminan Stabilisasi Komoditi Pangan (Jaskob), khususnya cabai merah. Dua fasilitas solar dryer dome telah dibangun di Kabupaten Karo dan Batubara untuk menjaga nilai jual komoditas saat panen raya.
Diakui Dikky, bencana di 18 kabupaten/kota telah menyebabkan koreksi sekitar 0,5 persen terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2025. Bahkan, daerah dengan inflasi tertinggi nasional didominasi wilayah terdampak bencana.
Meski demikian, menurut Dikky, Pemprovsu tetap berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi melalui percepatan pemulihan bencana dan penguatan sektor strategis. “Di 2025 ini kami mencatat 27 highlight keberhasilan pembangunan yang akan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas,” pungkasnya. (id23)
