MEDAN (Waspada): Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Ansor Siregar mengatakan, jika awal mula kedatangan Gubsu Bobby Nasution bertandang ke Aceh menjadi awal mula konflik yang terjadi sampai saat ini, terkait perpindahan empat pulau dari Aceh ke Sumut, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
“Seharusnya Gubsu Bobby Nasution harus membuat pertemuan dengan Muzakir di Kemendagri, bukan dia bertandang ke Aceh,” ucap Shohibul saat dikonfirmasi awak media, Senin (16/6).
Shohibul mengatakan, jika kedatangan Bobby ke Aceh membuat Muzakir Manaf menjadi tidak nyaman.
“Progresifitas yang ditunjukan Gubsu Bobby Nasution saat bertandang ke Aceh, membuat Muzakkir Manaf menjadi tidak nyaman, sehingga Muzakir meninggalkan Bobby Nasution dengan alasan ada pertemuan dengan salah satu Bupati di Aceh,” ucapnya.
Shohibul menjelaskan jika latar belakang Muzakir Manaf yang merupakan mantan Panglima Perang, sangat sulit menerima komunikasi politik yang ditunjukan Bobby Nasution terkait empat pulau tersebut.
“Muzakir tidak bisa dibohongi, dan tidak bisa menerima lobi-lobi, karena ia sudah terbiasa menghadapi TNI, dengan komunikasi yang berbeda, namun semalam dibuat dengan komunikasi seperti itu, maka ditunjukanlah kemarahannya dengan cara halus,” ucap Shohibul.
Dirinya meyakini keputusan Mendagri dengan menyerahkan empat pulau tersebut karena ada pemetaan baru.
“Rasanya tidak mungkin keputusan menteri bisa mengalahkan Undang-Undang, itu sebabnya Mendagri mempunyai rencana besar terkait pulau, yakni Sumber Daya yang begitu besar, seperti Migas dan lainnya,” ucapnya.
Tidak Tahu Sejarah
Sohibul juga, menegaskan pejabat pemerintah negara ini harus mengetahui sejarah bangsa, agar tidak mudah melakukan kebijakan demi keuntungan sendiri, khususnya perubahan status administratif suatu wilayah.
“Sejarah bangsa ini harus dipelajari, jangan asal klaim wilayah satu untuk ke wilayah lainnya demi keuntungan mereka sendiri,’ ujarnya.
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini, dari sejarah kolonial dan sumber-sumber multi bahasa ditemukan bahwa itu 4 pulau itu memang adalah milik Aceh.
Lalu kemudian Belanda masuk ke Indonesia, tetap 4 pulau itu diakui milik Aceh. Bahkan setelah Indonesia merdeka, di tahun 1956 dibagilah provinsi-provinsi dan Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan, bahwa Aceh punya kewenangan terhadap 4 pulau tersebut.
Namun, lanjutnya karena dianggap 4 pulau itu memiliki sumber daya migas, maka “bermainlah” konco-konco era kekuasaan Jokowi untuk mengambil wilayah itu agar dikelola oleh Propinsi Sumatera Utara, yang nantinya persantase pembagian hasil akan lebih besar ke pemerintah pusat, dibandingkan jika tetap milik Aceh, yang persentase ke propinsi Serambi Mekah itu harus lebih banyak, karena otoritas dan Undang-undang mereka.
“Tapi karena itu memang ada kesepakatan Bobby Nasution dengan Mendagri Tito Karnavian, maka datanglah Bobby dengan beraninya ke Aceh. Ini adalah akal-akalan Mendagri. Padahal rakyat sudah muak dengan orang-orang rezim Jokowi, yang dapat kita lihat peristiwa dilakukan periode Jokowi semuanya mensengsarakan rakyat. Bobby Nasution dengan jiwa mudanya berani menjadi ujung tombak. Tanpa dia tahu kalau suasana sudah berbeda, mertuanya diserang kewibawaan politiknya sudah melemah,” ungkapnya.
Aceh itu, lanjut Sohibul, punya sejarah perlawanan panjang dan tidak pernah dijajah kolonial manapun. Mereka perang terus.
“Bobby itu tidak faham dan terlalu kekanak-kanakan. Ini harus jadi pelajaran buat dia tidak semudah itu melakukan sesuatu. Pembodohan jangan terus dilakukan. Lihatlah pekerjaan dia di Medan yang banyak rusak dan tidak selesai,” tuturnya. (h01)
