MEDAN (Waspada.id): Komisi IV DPRD Medan menuding sistem pengelolaan kebersihan di Kota Medan cukup memprihatinkan. Mulai dari pelayanan, sarana prasarana, TPS yang minim bahkan penerimaan dari Wajib Retribusi Sampah (WRS) masih jauh dari harapan.
Begitu juga kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Terjun yang sudah menggunung butuh penanganan serius.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan keseriusan dan kemampuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana dalam mengelola persampahan agar lebih baik.
Kritisi Paul Simanjuntak ini disampaikan langsung di hadapan Kadis DLH Melvi Marlabayana ketika memulai rapat evalusi triwulan III di ruang Komisi IV, Senin (27/10/2025).
“Kondisi pengelolaan persampahan saat ini sedang tidak baik. Apalagi masalah retribusi WRS yang sangat minim, bahkan menunggak. Begitu juga pelayanan yang terus dikeluhkan warga. Kepada Kadis yang baru menjabat Melvi, bagaimana keseriusan untuk membenahi masalah ini. Dan inovasi apa yang dilakukan ke depannya,” cetus Paul.
Memulai pembicaraan, Melvi Marlabayana terlihat tenang dan mencoba menyahuti pertanyaan dewan tersebut.
Memang, kata Melvi, penanganan persampahan di Kota Medan saat ini butuh keseriusan. Dimana sarana prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan masih minim. Begitu jumlah WRS yang sangat sedikit dan kondisi TPA Terjun yang sudah penuh maka perlu ada solusi baru.
Untuk itu, lanjut Melvi yang baru menjabat Kadis mulai Agustus 2025 lalu, sebagai inovasi baru pihaknya sudah memulai evaluasi data terkait jumlah WRS. “Saat ini kami mulai update ulang jumlah WRS. Dengan target jumlah WRS pasti bertambah dan dimulai seluruh ASN Kota Medan yang berdomisili di Medan peserta WRS,” sebut Melvi.
Kemudian tambah Melvi, kemungkinan untuk di pihak ke tigakan masalah pengelolaan kebersihan di Medan saat ini sedang didiskusikan dengan tim ahli. Begitu juga soal pembayaran retribusi sampah melalui kerjasama dengan pihak PLN dan Tirtanadi sedang dijajaki.
Soal mengatasi TPA Terjun yang saat ini sudah penuh. Melvi menjelaskan pihaknya sudah menambab dengan pembelian lahan 5 Ha di samping TPS Terjun. Dimana lahan 5 Ha itu nantinya akan dibangun Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).
“Pemerintah pusat akan membangun PSEL dan sudah diamanatkan kita hanya penyediaan lahan 5 Ha. Syarat untuk memenuhi kebutuhan PSEL yakni produksi sampah 1.500 ton perhari, sedangkan Kota Medan sebanyak 1.700 ton,” terang Melvi.
Ditambahkan Melvi, PSEL ditargetkan dapat beroperasi pada Oktobor 2026 mendatang. “Saya berharap adanya kolaborasi antar seluruh instansi dan tetap minta dukungan dewan. Begitu juga terkait Sosper Persampahan agar DLH tetap dilibatkan,” pintanya.(id96)
