MEDAN (Waspada): Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sapto Anggoro berharap kepada seluruh jajaran pers, termasuk di Sumut untuk berperan aktif dengan menyuguhkan informasi berbasis data pada Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Atmaji Sapto Anggoro pada Workshop Peliputan Pemilu 2024 digelar Dewan Pers untuk media cetak dan media elektronik di Hotel Santika Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (03/08/2023).
Workshop yang digelar di 23 provinsi di Indonesia ini merupakan bagian dari upaya Dewan Pers untuk melibatkan semua pihak, termasuk insan pers agar terlibat aktif pada pemilihan legislatif, kepala daerah dan presiden pada 2024.
Hadir di sana Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Herdensi S.Sos, Ketua Bawaslu Sumut yang diwakili Koordinator Devisi Humas Datin Bawaslu Saut Boang Manalu, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik,Ketua SMSI Sumut Erris J Napitupulu, Saksi Ahli Dewan Pers Nurhalim Tanjung, serta Pemimpin Redaksi serta wartawan yang ada di Kota Medan.
Dijelaskan Atmaji, workshop itu bertujuan mengajak insan pers menciptakan ruang publik yang sehat di Pemilu 2024. Tujuannya agar terwujud Pemilu 2024 yang aman, damai, kondusif dan menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, tidak saja bagi partai politik, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Karenanya dalam upaya penciptaan ruang publik sehat, kata Atmaji Sapto Anggoro, diperlukan peran pers dengan pemberitaan Pemilu 2024 yang berbasis data.
“Sehingga menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan,” ujar Atmaji Sapto Anggoro.
Lebih lanjut Atmaji Sapto Anggoro mencontohkan pentingnya mengedepankan konteks pemberitaan daripada konten.
“Konten dan konteks, kadang nyambung, konteks harusnya menjadi lebih penting untuk disampaikan kepada masyarakat,” kata Atmaji Sapto Anggoro.
Senada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Herdensi S.Sos menyebutkan, pihaknya tetap mematuhi pemilihan umum yang dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka.
“Kita tidak bisa campuri yang mana nanti dilakukan karena itu urusannya pemerintah, kita hanya siap menjalankan tugas terkait sistem pemilihan proporsional terbuka atau tertutup,” ujarnya
Beberapa topik workshop, di antaranya disampaikan dari KPU Sumut, Bawaslu Sumut, KPID Sumut dan dari Litbang Kompas. (cpb)
