MEDAN (Waspada.id): Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk mendukung kesehatan dan pendidikan generasi muda kembali menjadi perhatian publik dan legislatif di Sumatera Utara.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Ahmad Darwis, menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program tersebut agar semua pihak dapat memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dalam podcast bertema “Membangun Generasi Cerdas” yang diselenggarakan radio Kardopa, Rabu (26/11) dan dipandu host Deasy, Darwis mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa kendala yang muncul selama implementasi MBG di lapangan.
Ia menyebutkan adanya temuan cacing dalam makanan yang diberikan kepada siswa di SMA 6 Medan sebagai salah satu bukti perlunya pengawasan ketat.
Pentingnya Transparansi
Darwis menyoroti bahwa selama ini proses penerapan program belum sepenuhnya terbuka.
Ia mendengar adanya praktik pembayaran tertentu untuk pembuatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang seharusnya bersifat pelayanan publik, namun justru dijadikan bisnis pribadi.
“Dari awal kita melihat prosesnya sudah tidak benar, dan tidak semua orang bisa membuka SPPG karena harus keluar biaya,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar program berjalan efektif dan sesuai tujuan awal.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah harus dijaga melalui transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kondisi Guru dan Kesejahteraan Pendidik
Selain isu terkait MBG, Darwis juga menyinggung nasib guru-guru agama Islam maupun nonmuslim yang selama bertahun-tahun belum menerima THR (Tunjangan Hari Raya) dan tunjangan lain.
Ia menilai hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi fasilitas layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Darwis menyampaikan bahwa banyak guru hidup di bawah garis kemiskinan atau bahkan tidak digaji secara tetap, hanya dihitung berdasarkan hari kerja.
“Ini sudah kami sampaikan melalui Dinas Pendidikan dan media sosial agar perhatian serius diberikan kepada mereka,” tegasnya.
Langkah Pemerintah
Menanggapi berbagai masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen akan membayar gaji para guru tersebut pada bulan Desember mendatang.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah ini.
Lebih jauh, Darwis menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap seluruh rangkaian program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia juga mendorong agar keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program seperti MBG semakin diperkuat.
Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Sumut menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek transparansi hingga pengawasan mutu makanan.
Dukungan legislatif, termasuk suara kritis dari anggota DPRD seperti Ahmad Darwis, menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan demi pembangunan generasi cerdas yang sehat dan berkualitas.
Dengan langkah-langkah nyata dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan keberhasilan program ini dapat tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi masa depan bangsa. (id06)
