MEDAN (Waspada): Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 akan menjadi pertarungan antara dua keinginan. Yakni, antara keinginan untuk tetap menegakkan sitem demokrasi, dan keinginan menjadikan Indonesia kembali ke sistem feodalisme. Hal itu terjadi, karena prilaku oligarki penguasa.
Rabu (12/9) Waspada berbicara dengan Guru Besar Sejarah Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Budi Agustono (foto). Dia juga merupakan Ketua Pusat Kajian Kebudayaan dan Etnik USU.
Budi Agustono, menjawab pertanyaan tentang munculnya keresahan di masyarakat tentang prilaku oligarki yang dilakukan penguasa. Dimana kekuasaan hanya berada di tangan segelintir orang, untuk kemudian menciptakan dinasti politik. Contohnya dalam konteks Pilkada Sumut, yakni majunya menantu Presiden Jokowi, sebagai calon Gubsu.
Merespon ini, Budi Agustono menyebutkan, harusnya sistem feodalisme tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Karena, sejak Indonesia merdeka, rakyat menolak sistem pemerintahan dengan ikatan Geneologis.
Yakni, kekuasaan yang dipegang oleh orang yang terikat pada satu garis keturunan, baik karena hubungan darah ataupun tali perkawinan saja.
“Sebagai gantinya, Indonesia menganut sistem demokrasi, yang melibatkan masyarakat secara luas, dan membatasi kekuasaan,” katanya.
Mengakar Kuat
Diakui Budi Agustono, feodalisme mengakar kuat di Indonesia. Hal itu terjadi pada masa-masa kerajaan tempo dulu, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lainnya.
Dimana sistem sosial atau politik waktu itu memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. “Itu dilakukan, tujuannya tentu menjaga stabilitas kekuasaan. Karena dengan begitu akan terhindar dari intrik-intrik politik yang ‘menyerang’ kekuasaan,” katanya.
Namun, kata Budi Agustono, harus diakui juga bahwa sistem demokrasi yang kemudian dianut oleh Indonesia, pasca berakhirnya masa kerajaan, tidak berjalan dengan baik juga.
Menurutnya, iklim demokrasi yang paling baik di negara ini hanya terjadi pada Pemilu 1955, yang merupakan Pemilu pertama di Indonesia. “Setelah itu demokrasi kita tidak berjalan baik, sampai kejatuhan Orba (Orde Baru),” ujarnya.
Dan saat ini, setelah 26 tahun reformasi, sejak tahun 1998, menurut Budi Agustono, bermunculan oligarki-oligarki, baik di tingkat pusat maupun lokal. Dimana kekuasaan terjadi di elit-elit saja.
Yakni, adanya keinginan yang kuat untuk hanya menjadikan kekuasaan dipegang oleh orang yang terkait dengan pemimpin sebelumnya saja. Baik yang memiliki hubungan darah dengannya, ataupun yang terkait karena tali perkawinan.
Kepada Waspada, Budi Agustono, menilai wajar bila saat ini muncul kecemasan di masyarakat, terutama dalam hal kontestasi Pilgubsu 2024. Dimana sangat terkesan akan mempertahankan politik dinasti, yang tidak memberikan peluang kepada orang lain untuk ikut berkontestasi, dengan berbagai cara.
Dijelaskan Budi Agustono, sebenarnya sitem demokrasi yang dianut Indonesia sekarang ini, sudah sangat tepat. Karena pemerintahan dengan sistem feodalisme, sudah tidak dapat diterima lagi, bukan saja di Indonesia, tapi di hampir di dunia ini.
Karena, menurut Budi Agustono, kekuasaan harus dibatasi, dan dibagi rata secara luas. Dengan begitu menghindari kita dari pemerintahan feodalisme dan otoriter.
Karena itu, menurut Budi Agustono, pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini akan menjadi indikator. Yakni, untuk mengukur berapa kuat keinginan masyarakat mempertahankan demokrasi, dan berapa besar upaya elit mengembalikan ke sistem foedalisme. “Di Pilkada inilah hal itu diuji, khususnya di Pilgub Sumut,” sebutnya. (m07)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
