MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengaku komit untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Komitmen itu ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Pj. Gubsu No.800/5036/2023. SE tersebut berisikan tentang netralitas ASN, kampanye oleh pejabat negara, serta larangan penggunaan fasilitas negara.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan M. Armand Effendy Pohan, mengatakan itu di Kantor Gubsu, Selasa (30/1). Yakni saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilu serentak bersama Staf Ahli Kemenko Polhukam.
Disampaikan Effendy Pohan, ketidaknetralan ASN dianggap salah satu potensi yang bisa menimbulkan masalah dalam tahapan Pemilu. Karena itu, Pemprovsu secara tegas menuntut ASN-nya untuk tetap netral pada Pemilu, Pemilihan Caleg (Pileg) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk menekankan netralitas ASN, dan pejabat negara. Kita ingin hal ini diimplementasikan hingga ke semua jajaran,” kata Effendy Pohan.
Selain itu, kata Effendy Pohan, Pemprovsu juga telah membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik, termasuk mendirikan Posko pada sebelum hingga setelah Pemilu. Hasil evaluasi dari Tim Monitoring kemudian dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan. “Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk KPU dan Bawaslu untuk mengawal integritas dan transparansi Pemilu di Sumut,” ujarnya.
Potensi Kerawanan
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Agus Arifin, menyampaikan tentang potensi terjadinya kerawanan pada Pemilu tahun ini. Masalah yang cukup menjadi perhatian adalah terkait penyebaran berita bohong (hoax). Untuk itu, menurutnya, Diskominfo, KPU dan Bawaslu mempererat kerja sama untuk mengatasinya.
Disampaikan Agus Arifin, per tanggal 31 Desember 2023, terdapat 2.878 sebaran isu hoax Pemilu dan informasi yang rentan menimbulkan konflik. ‘’Bekerja sama dengan Diskominfo, kita terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar mewaspadai informasi-informasi seperti itu, melakukan dialog interaktif dan meningkatkan literasi digital,” sebutnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah & Kemaritiman Laksda TNI Abdul Rivai Ras menilai, persiapan Pemilu di Sumut baik. Walau begitu, dia mengingatkan agar tetap konsisten dan tidak lengah menjaga agar Pemilu berjalan aman dan damai.
“Kita melihat persiapannya sangat baik. KPU, Bawaslu, Forkopimda dan Pemprov Sumut memiliki koordinasi yang kuat, walau begitu tentu kita tetap harus waspada, tidak lengah dan tidak mengabaikan percikan-percikan yang ada, langsung diatasi,” kata Abdul Rivai Ras.
Hadir pada Rakor ini Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira beserta jajaran Kemenko Polhukam dan Forkopimda Sumut. Hadir juga Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis, Kepala Satpol PP Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Kepala Biro Adpim Moettaqien Hasrimi dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Juliadi Zurdani Harahap, dan OPD lainnya. (m07)
Waspada/Ist
Pelaksanaan Rakor persiapan Pemilu serentak bersama Staf Ahli Kemenko Polhukam.
