MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zeira Salim Ritonga, menegaskan dukungannya terhadap penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai lebih relevan dalam konteks demokrasi perwakilan serta efektif menekan biaya politik dan potensi kecurangan.
Hal itu disampaikan Zeira kepada Waspada.id, Medan, Senin (5/1). Ia menyatakan bahwa wacana pilkada tidak langsung merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang sah dan tetap berpijak pada undang-undang yang berlaku.
“PKB telah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai bentuk keterwakilan rakyat,” ujar Zeira.
Zeira menilai pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan kerap memunculkan berbagai persoalan, mulai dari politik uang hingga kecurangan yang sulit dikendalikan. Karena itu, ia memandang pemilihan melalui DPRD justru lebih efisien dan terukur.
“Pilkada langsung mahal dan sarat terjadi kecurangan. Sementara pilkada melalui DPRD saat ini lebih relevan,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran publik mengenai potensi praktik money politics dalam pemilihan tidak langsung, Zeira berpendapat pengawasan justru lebih mudah dilakukan karena prosesnya berada dalam lingkup lembaga legislatif.
“Saya kira pengawasan terhadap pemilihan yang dilakukan melalui DPRD jauh lebih mudah, karena mekanismenya jelas dan aktornya terbatas,” katanya.
Menurut Zeira, dalam sistem demokrasi perwakilan, rakyat telah menyalurkan kedaulatannya melalui pemilu legislatif dengan memilih anggota DPRD.
Oleh karena itu, keputusan politik strategis seperti pemilihan kepala daerah dapat dijalankan oleh wakil rakyat dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Pemilihan tidak langsung sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakilnya untuk mengambil keputusan politik,” pungkasnya.
Wacana pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka seiring evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang dinilai menyisakan banyak persoalan, khususnya tingginya biaya politik dan maraknya dugaan kecurangan di berbagai daerah. (id06)
