Medan

PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional 

PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional 
Sekjen DPP PKS, Muhammad Kholid (dua kiri) dan jajaran memberikan keterangan pers, di Medan, Rabu (3/12) sebelum turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak bersama jajaran DPW PKS Sumut. Waspada.id/ist
Kecil Besar
14px

MEDAN (Waspada.id): Skala kerusakan akibat banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda Sumatera Utara mendorong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional. 

Seruan ini disampaikan setelah tim PKS meninjau langsung wilayah terdampak yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Sekjen DPP PKS, Muhammad Kholid, turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak bersama jajaran DPW PKS Sumut. Dalam kunjungannya di Medan, Rabu (3/12) Kholid hadir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir, banjir bandang, dan longsor 

Kholid menyampaikan duka cita mendalam atas ratusan korban jiwa sekaligus menegaskan perlunya intervensi pemerintah pusat dalam skala lebih besar.

“Kerusakan ini lintas wilayah, lintas provinsi, dan membutuhkan koordinasi nasional,” ujarnya.

PKS Sumut mencatat situasi di lapangan sangat memprihatinkan. Sejak hari pertama, tim relawan dikerahkan untuk menjangkau daerah yang aksesnya terputus. 

Dalam beberapa kasus, relawan hanya dapat mencapai lokasi dengan berjalan kaki hingga 30 kilometer, terutama menuju kawasan Sibolga yang terisolasi akibat longsor dan rusaknya infrastruktur.

Hasil asesmen menunjukkan empat wilayah mengalami dampak paling parah: Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, data sementara BNPB mencatat sekitar 290 orang meninggal, 180–188 hilang, dan ratusan ribu keluarga terdampak di tiga provinsi.

Kholid menilai skala kerusakan yang luas membuat penanganan bencana membutuhkan dukungan logistik dan koordinasi pusat, tidak hanya dari pemerintah daerah.

Status Bencana Nasional diyakini akan membuka akses bantuan lebih cepat dan terstruktur, termasuk mobilisasi personel, pendanaan, dan peralatan berat.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan PKS merupakan hasil pemotongan gaji anggota Fraksi PKS DPR RI.

Kholid juga menyampaikan penghargaan kepada aparat dan relawan yang terus bekerja tanpa mengenal waktu di tengah cuaca ekstrem. 

Ia mengajak masyarakat seluruh Indonesia untuk meningkatkan solidaritas, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. (Id06)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE