MEDAN (Waspada): Pengurus DPC Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Tanjungbalai meminta Menteri Kehutanan RI mengevaluasi keberadaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan melakukan kajian telaah yang serius.
“PUI Kota Tanjungbalai meminta Menteri Kehutanan mengevaluasi keberadaan PT. TPL. Jika mudhoratnya lebih besar kepada masyarakat sekitar Danau Toba sampai ke hilir Kota Tanjungbalai, sebaiknya PT TPL itu ditutup, hutannya dilestarikan untuk kesejahteraan umat,” tegas Ketua DPC PUI Kota Tanjungbalai Al Khusairi Nasution kepada waspada.id, Minggu (18/5), sebelum kembali ke Tanjungbalai usai menghadiri Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di Medan.
Dijelaskan Al Khusairi, Kota Pesisir menjadi langganan banjir kiriman dari Hulu Danau Toba ketika debit air naik di atas normal, banjirpun sebagai penderitaan yang terus berkepanjangan akan dirasakan masyarakat Asahan dan Kota Tanjungbalai selama berpuluh tahun,
“Terakhir banjir yang dirasakan warga beberapa Minggu yang lalu, ketika Air Danau Toba Naik dan Bendungan Asahan I, II dan III tak sanggup lagi menahan volume air, maka akan melepas air dalam jumlah besar dan akan berdampak ke Asahan dan Kota Tanjungbalai,” beber Al Khusairi.
Menurut Al Khusairi, ketika banjir datang, kondisi terparah adalah banjir sudah hampir menggenangi pusat kota hampir 100%, seperti kota air dalam film “Water World”.
“Kota Tanjungbalai sangat bergantung kepada Danau Toba dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem Sumber Daya Air, mulai dari kebutuhan air, transportasi, galian C dan perikanan darat dan hubungan marga sesama Bangso Batak,” tutur Al Khusairi.
“Krisis hutan Danau Toba ditambah lagi ketika pemerintah melalui Kemenhut RI mengizinkan Hutan Kayu Alam Primer dimanfaatkan di sekitar Danau Toba, maka kekhawatiran kami terbukti saat ini yang selalu mendapat kiriman banjir,” tambahnya lagi.
Tinggal Mimpi
Sebelum izin Pemanfaatan Hutan Kayu diberikan, lanjut Al Khusairi, air yang dialirkan Danau Toba sangat jernih, banjir sangat minim datang, kondisi perikanan terutama Udang Galah mudah didapat di Sungai Asahan, tapi sekarang semua itu hanya tinggal mimpi.
Menurut Pemantauan Persatuan Umat Islam Kota Tanjungbalai, Hutan Alam Primer yang dimanfaatkan dan ditebang oleh PT. TPL itu terjadi di sektor Tele dan setelah ditebang ditanami kembali dengan Jenis pohon Eucalyptus, namun hutan alam telah hilang, untung telah diperoleh perusahaan dan masyarakat sekitar belum dapat mengetahui untungnya.
Di sisi lain tak jauh dari lokasi banjir bandang, terjadi penebangan hutan alam primer di dekat sektor Tele, tepat berada di atas bukit daerah Sihotang,
Pada 23 Nov 2024 telah terjadi banjir bandang yang meluluhlantakkan 4 desa, merusak sawah, pemukiman, sekolah, tempat ibadah dan lain-lain.
Sedangkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) 2021 lebih 50 orang menjadi korban akibat konflik masyarakat adat dengan pihak PT. TPL dan aparat.
Oleh sebab itu, wajar saja jika PUI Kota Tanjungbalai minta Menteri Kehutanan RI untuk mengevaluasi kembali PBPH PT. TPL dan melakukan kajian telaahan yang serius, jika mudhoratnya lebih besar kepada masyarakat sekitar Danau Toba sampai ke hilir Kota Tanjungbalai. Sebaiknya PT. TPL itu ditutup dan hutannya dilestarikan untuk kesejahteraan umat.(m27)
