KETUA Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani, saat memimpin rapat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Ginting, dan jajaran di ruang dewan, belum lama ini. Waspada/Ist
MEDAN (Waspada): Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani, memberi respon keras terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, TOP, terkait dugaan korupsi korupsi proyek infrastruktur jalan di daerah ini.
“Kita kecewa, tapi lebih kecewa lagi karena berkaitan dengan kinerja PUPR, Komisi D tidak pernah diberi akses informasi, sehingga kami sulit melakukan pengawasan,” kata Timbul kepada wartawan di Medan, Sabtu (28/6).
Anggota dewan dari Fraksi Golkar itu, merespon pasca OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal, pada Kamis, 26 Juni 2025. Selain menyita uang diduga hasil suap Rep 2 31 juta, badan antirasuah itu menetapkan lima tersangka.
Antara lain, Kepala Dinas PUPR Sumut, TOP; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, RES; Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, HEL; Direktur Utama PT DNG, KIR; serta Direktur PT RN, RAY.
Menyikapi hal itu, berkaitan dengan kinerja PUPR, Timbul mengaku sejak awal, pihaknya yang juga salah satu counterpart komisi, selalu meminta data resmi dalam rapat.
“Kita sudah minta data resmi, tetapi, tapi tidak dikasih. Lalu tiba-tiba muncul OTT. Kita jadi seolah-olah kurang awas, padahal kami diajak gelap-gelapan!” tegas Timbul.
Menurut Timbul, Komisi D telah berulang kali mengundang Dinas PUPR dan Balai Jalan untuk melakukan pengawasan bersama. Namun sayangnya, keterbukaan yang diharapkan tak pernah terjadi.
“Kita ingin terbuka, kita undang, kita ajak kolaborasi. Tapi yang datang justru dinding bisu. Balai Jalan juga begitu. Seolah-olah ada ‘perintah atas’ agar informasi dikunci,” katanya dengan nada geram.
Ia juga menyindir keras pihak-pihak yang seakan menuding DPRD lalai dalam fungsi pengawasan. “Kalau kita tidak dikasih data, lalu mau ngawasi pakai apa? Terawang? Jangan cuci tangan lalu lempar tanggung jawab ke DPRD,” ketusnya.
Timbul menilai bahwa ini adalah tamparan keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumut, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Ia mendesak agar kepala daerah segera memperingatkan seluruh SKPD agar bekerja sesuai aturan dan transparan.
“Ini momentum bersih-bersih. Gubernur harus tegas. Kalau kegiatan ini untuk rakyat, jangan biarkan tertunda hanya karena arogansi segelintir oknum di birokrasi. Kalau proyeknya memang penting, tenderkan ulang secara terbuka. Sudah ada aturannya, jangan main kucing-kucingan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Timbul kembali menekankan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur di Sumut tidak boleh menjadi korban dari ulah oknum.
“Jangan rakyat yang jadi korban. Ini pelajaran pahit, tapi harus jadi cambuk. Buka semua akses, awasi bareng-bareng, dan kalau bersalah, proses sampai tuntas!” pungkasnya. (cpb)
