PW Himmah Sumut Demo PUPR Soroti Proyek Di Labura

  • Bagikan
PULUHAN  massa dari PW Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Himmah) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Jl Sakti Lubis, Medan, Rabu (27/3). Waspada/ist
PULUHAN  massa dari PW Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Himmah) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Jl Sakti Lubis, Medan, Rabu (27/3). Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Puluhan massa dari PW Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Himmah) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Jl Sakti Lubis, Medan, Rabu (27/3). Mereka menyoroti proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Putus Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Koordinator aksi Muhammad Ridho dàlam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak oknum kepala UPT PUPR Rantauprapat dicopot, karena diduga terkait pengerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Putus Desa Sialang Taji, Labura.

Sambil membawa spanduk bertuliskan  “Copot Kepala UPT Rantauprapat dan periksa seluruh pihak terkait pengerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Putus Desa Sialang Taji, Labura, Muhammad Ridho menyebut, dugaan korupsi Dinas tersebut merupakan kejahatan yang tidak bisa dibiarkan dengan memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

“Kami sudah lakukan investigasi lapangan dan kami juga sudah kantongi bukti dan laporan dari masyarakat diduga kuat adanya permainan kotor di UPT Dinas PUPR Rantauprapat pada pengerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Putus Desa Sialang Taji,” cetusnya.

Dijelaskan, mereka pada Kamis, 21 Maret 2024 sudah melayangkan surat aksi unjuk rasa ke kantor Dinas PUPR Sumut, namun sangat disayangkan ketika dilakukan aksi, tidak satupun pejabat PUPR Sumut yang mau menanggapinya. 

“Hal ini menjadi kecurigaan kami kepada Dinas PUPR Sumut, ada apa dan mengapa?” ucap Koordinator aksi Muhammad Ridho.

Ketua PW HIMMAH Sumut Kamaluddin Nazuli Siregar (KNS) langsung turun dalam aksi unjuk rasa tersebut dan menyampaikan, dengan tidak adanya satupun pejabat yang berani keluar menemui, ini menunjukkan bahwas ada kekhawatiran yang besar terhadap aksi yang mereka lakukan.

Hal ini justru menunjukkan rasa takut dan semakin memperkuat apa yang menjadi dugaan mereka terkait dugaan penyelewengan anggaran oleh UPT Dinas PUPR Rantauprapat.

“Serta justru dengan hal itu semakin kuat dugaan mereka bahwa adanya dugaan permainan yang terstruktur antara UPT Dinas PUPR Rantauprapat dengan Dinas PUPR Sumut, ” ucap KNS.

Karenanya, mereka akan kembali melaksanakan aksi di depan Kantor Dinas PUPR Sumut, Kejatisu, dan Mapoldasu dalam waktu dekat.

“Khusus untuk Dinas PUPR Sumut kami akan mendesak kepala Dinasnya untuk langsung berhadapan dengan kami tanpa ada alasan sedikitpun,” lanjut KNS.

Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka menyampaikan tuntutan: 

1. Meminta dan mendesak Dinas PUPR Sumut agar panggil dan periksa Kepala UPT Dinas PUPR Rantauprapat dan kepala kontraktor serta rekanan yang diduga bermain dalam proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Desa Sialang Taji, Kec. Kauluh Selatan Kab.Labuhanbatu Utara, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

2. Mendesak kapolda Sumut C.Q Dir Krimsus Polda Sumut agar memanggil oknum kepala  UPT Dinas PUPR Rantauprapat beserta rekanan dalam Proyek Rehabilitasi tanggul sungai, berlokasi di Desa Sialang Taji yang kami duga di dalamnya terindikasi korupsi.

Dalam kesempatan ini, kordinator aksi, Muhammad Ridho  berharap kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh UPT Dinas PUPR Rantauprapat. “Kami nilai hal ini merugikan keuangan negara miliaran rupiah,” tutupnya (cpb)

  • Bagikan