MEDAN (Waspada): Rencana Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, menggratiskan biaya untuk SMA dan SMK negeri, terus menuai sorotan.
Salah satunya dari pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda (foto). Dia berharap program Gubsu menghapus Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) tersebut jangan sekadar asal bunyi (Asbun) saja, tetapi sudah dihitung dengan benar.
Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda, mengatakan itu kepada wartawan, saat dimintai pendapatnya, Senin (23/6). “Semoga Gubernur tidak asal bunyi (asbun). Karena, menghapus SPP di seluruh SMA dan SMK negeri tentu membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Jika sumber pendanaannya belum jelas, ini bisa menjadi masalah serius,” katanya.
Elfenda berharap, kebijakan bertajuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tersebut tidak hanya sekadar menjadi janji populis, tanpa landasan kajian yang matang, terutama dari sisi keuangan. Dia bilang, meski tujuan program ini baik, namun pelaksanaannya sangat beresiko, jika tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang jelas dan berkelanjutan.
Dikatakan Elfenda, selama ini banyak pembiayaan operasional sekolah ditanggung oleh orang tua siswa melalui mekanisme Komite Sekolah. Seperti gaji guru honorer, biaya listrik, alat peraga, pemeliharaan bangunan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan, tenaga kebersihan dan keamanan di beberapa sekolah negeri tidak masuk dalam pembiayaan APBD. “Bila tanpa SPP, siapa yang akan menanggung semua itu? Kalau tidak dihitung secara cermat, sekolah justru bisa kekurangan dana untuk menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal,” ujarnya.
Elfenda, juga mengingatkan Pemprovsu untuk membahas program ini secara serius, terutama dengan legislatif. Karena PUBG tersebut pasti membutuhkan dukungan dana yang bersumber dari APBD. Dengan demikian, akah dilakukan [erubahan anggaran di APBD, yang harus melalui persetujuan DPRD. “Jangan sampai masyarakat dijanjikan sekolah gratis tahun 2025, padahal anggarannya belum dialokasikan dalam APBD-P,” ujar mantan Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut ini.
Yang diketahuinya, aku Elfenda, Dinas Pendidikan Sumut saat ini memang tengah melakukan kajian teknis untuk program tersebut. Namun dia menekankan, kajian tersebut harus benar-benar mendalam, mencakup estimasi biaya riil per siswa atau per sekolah, mekanisme penyaluran dana, hingga skema pengawasan.
Elfenda juga mengingatkan tentang perlunya pengawasan ketat untuk mencegah pungutan liar (Pungli) di sekolah negeri. “Potensi Pungli tetap ada, maka, sistem pelaporan dan perlindungan pelapor harus dipersiapkan sejak dini. Sekolah yang melanggar harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Selain itu, kata Elfenda, harus juga dipikirkan dampak dari program mengratiskan biaya SMA dan SMK negeri ini terhadap sekolah swasta. Karena jika sekolah negeri digratiskan total, dapat berdampak pada eksodus siswa dari sekolah swasta ke negeri. Imbasnya, kapasitas sekolah negeri bisa kewalahan. ‘’Artinya, jangan sampai pula, program ini mematikan sekolah swasta, dan menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan,” imbuhnya.
Karenanya Elfenda kembali mengingatkan, agar Gubsu Bobby Nasution, tidak hanya mengejar popularitas dengan program-program besar seperti ini, namun minim kesiapan. “PUBG ini bisa bermanfaat, tapi hanya jika disiapkan dengan matang. Tanpa kejelasan dana, pengawasan yang kuat, dan pertimbangan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan,” katanya. (m07)
