Reses Hendra DS, Warga Melaporkan Penolakan Rumah Sakit Pasien UHC

  • Bagikan
Reses Hendra DS, Warga Melaporkan Penolakan Rumah Sakit Pasien UHC

MEDAN (Waspada): Hingga saat ini, masih ada saja warga Kota Medan yang melaporkan ada penolakan rumah sakit (RS) terhadap pasien yang menggunakan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis hanya menggunakan KTP Kota Medan.

Selain itu, bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah masih dinilai tidak merata, terbukti tidak sedikit warga kurang mampu sama sekali belum pernah mendapatkan bansos.

Hal itu terungkap saat acara reses ketiga anggota DPRD Kota Medan tahun 2023, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh Hendra DS di Lapangan Bola SSB Patriot, Jln. Air Bersih, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Sabtu (9/12). Hadir dalam reses perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Zulkarnain, Dinas Perhubungan Ridwan Efendi, Dinas Kesehatan Kota Medan Jojor Simamora, Puskesmas Simpang Limun, Ratna Silaban, Dinas Sosial (PKH) M Iqbal Prasetya, Dinas PU UPT Kota dan DLH Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Warga Lingkungan 7 Medan Kota, Citra Hasmi, mempertanyakan, terkait solusi apa yang bisa dilakukan warga jika dia ditolak berobat di rumah sakit.

“Bagaimana jika kita ditolak di rumah sakit?. Kemana kita harus pergi di saat yang genting itu,” ucapnya.

Menanggapi pertanyaan itu, mewakili Psuskesmas Simpang Limun, Medan Kota, Ratna Silaban menjelaskan program UHC itu diperuntukkan kepada warga Kota Medan yang memiliki KTP dan KK yang terdaftar di Disdukcspil Kota Medan.

“Untuk berobat gratis dengan menggunakan program UHC itu, datang ke Puskesmas setempat dahulu, dengan menunjukkan KTP jika tidak ada kartu BPJS Kesehatannya,” paparnya.

Setelah mendaftar di Puskesmas, nantinya pihak Puskemaslah yang akan merujuknya ke rumah sakit, jika pihak Puskesmas tak mampu menangani penyakitnya.

“Tapi ini harus berdasarkan rujukan dokter di Puskesmas ya, bukan karena permintaan sendiri,” ujarnya.

Lain halnya jika dalam kondisi darurat. Warga tersebut bisa langsung berobat ke rumah sakit dengan menggunakan program UHC tersebut tanpa meminta rujukan ke Puskesmas.

“Jika ada rumah sakit yang menolak bisa dilaporkan ke meja pelayanan BPJS Kesehatan yang ada di masing- masimh rumah sakit. Ingat ya, layanan UHC ini gratis. Rumah sakit tidak berhak mengutip kepada pasien walau pun cuma Rp 1.000,” tegasnya.

Menanggapi hal itu  anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS mengatakan, rumah sakit yang menolak pasien warga Kota Medan menggunakan layanan UHC bisa dikenakan sanksi tegas.

“Pemko Medan bisa mencabut izin operssional rumah sakit tersebut. Karena hal itu sudah diatur di dalam Perda,” kata Hendra DS.

Karena, walau pun warga kurang mampu Kota Medan berobat ke rumah sakit secara gratis, namun tetap saja hal itu dibayar oleh Pemko Medan. Makanya, pihak rumah sakit tidak boleh menolak warga Kota Medan yang mau berobat dengan menggunakan layanan UHC bila sudah memenuhi kriteria.

Sementara Zulhalimah, warga Jalan Air Bersih, Medan Kota, mengeluhkan tidak pernah mendapatkan Bansos.

“Soal Bansos, kenapa yang gak pantas bisa dapat?. Padahal, masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapatkan Bansos itu,” ujarnya.
Zulhalimah pun menyarankan, agar warga yang sudah pernah mendapatkan Bansos dirotasi, agar yang lain bisa kedapatan juga.

“Saran saya, kalau bisa yang udah dapat diputar pak, bergiliran. Biar bisa dapat semua,” paparnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Medan Kota, Iqbal Prasetya menjelaskan pada awalnya Dinas Sosial membagikan Bansos dari pemerintah itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat itu, dilakukan pendataan pada tahun 2003 hingga 2005 dan hasilnya keluar pada tahun 2008.
“Bisa jadi, warga yang didata saat itu merupakan warga tidak mampu dan mungkin saja sekarang ekonominya sudah bagus,” paparnya.

Atas dasar itulah, warga yang dianggap sudah mampu itu malah mendapatkan Bansos dari pemerintah. Sedangkan, warga yang benar- benar kurang mampu malah tidak mendapatkan Bansos.

“Tapi sekarang, pemerintah sudah kembali mendata dengan menggunakan program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Makanya, warga kurang mampu yang belum mendapatkan Bansos itu harus di DTKS. Caranya, jumpai Kepling atau lurah setempat agar didaftarkan di DTKS. Setelah itu, barulah digelar Musyawarah Kelurahan atau Muskel,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS mengatakan untuk mengetahui apakah sudah terdaftar di DTKS, silakan mengeceknya ke kantor lurah.

“Tapi ingat ya, pendaftaran DTKS ini hanya untuk warga Kota Medan yang kurang mampu. Soalnya, pemerintah sudah membuat anggaran untuk itu,” paparnya. (h01)

Teks
Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS saat menggelar Reses ketiga anggota DPRD Kota Medan tahun 2023, di Lapangan Bola SSB Patriot, Jalan Air Bersih, Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota, Sabtu (9/12). Waspada/Yuni Naibaho

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *