MEDAN (Waspada): Dinilai banyak permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bakhtiar Djafar, Forum BEM Pemerhati Keadilan Sumut akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran Senin (26/5) di Kantor Wali Kota Medan dan Dinas Kesehatan Kota Medan.
Isu Utama: Gagalnya RSUD Bakhtiar Djafar Menjadi Simbol Bobroknya Pengawasan Pemerintah dan mengusung tema “Krisis Pelayanan Publik dan Gagalnya Tata Kelola RSUD H. Bakhtiar Djafar sebagai Simbol Lumpuhnya Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Hak Kesehatan Rakyat”, aksi ini lahir dari hasil kajian mendalam mahasiswa atas krisis sistemik di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Dalam surat selebarannya yang diterima Sabtu (24/5) Forum BEM Sumut menemukan sejumlah permasalahan serius di lapangan yang dinilai mencerminkan kegagalan sistemik, di antaranya: adanya dugaan penolakan pasien tanpa alasan medis yang jelas, dugaan adanya kerusakan alat kesehatan yang tak kunjung diperbaiki, dugaan pembuangan limbah B3 tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar.
Selanjutnya adanya indikasi kuat dugaan penyimpangan anggaran pengadaan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan di RSUD milik Pemko Medan itu.
Bukhori Sitorus, Koordinator Umum Forum BEM Pemerhati Keadilan Sumut menyebutkan, jika Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan masih memiliki nurani, mereka harus segera turun tangan dan membenahi pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan ini. Jika tidak, mereka dianggap menjadi bagian dari kejahatan struktural terhadap masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal administrasi. Ini soal nyawa. Dan ketika negara gagal melindungi nyawa rakyatnya, maka mahasiswa tidak boleh diam. Kami akan bangkit dan menggugat,” ujarnya.
Dalam surat tersebut Forum BEM Sumut menuntut secara tegas : Usut dugaan korupsi dan pelanggaran lingkungan.
Aksi ini juga menjadi ultimatum bagi Pemerintah Kota Medan dan pihak-pihak terkait.
Selain ituForum BEM Sumut menuntut dilakukannya unvestigasi mendalam terhadap dugaan korupsi di lingkungan RSUD H. Bachtiar Djafar, beri tindakan hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 dan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan rumah sakit daerah serta transparansi dalam anggaran pelayanan publik.
Bagi mereka, perjuangan menegakkan hak atas kesehatan bukan hanya urusan rumah sakit, tapi merupakan bagian dari perlawanan terhadap ketidakadilan yang merampas hak-hak dasar rakyat.
“Jangan biarkan rumah sakit menjadi kuburan hidup bagi rakyat miskin,” tegas Bukhori lewat selebaran yang diterima.(m27)
