MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti berharap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko) Polkam Djamari Chaniago dan jajaran bergerak cepat untuk memaksimalkan kinerja dan mengoptimalkan kordinasi dengan kementrian terkait, guna tetap menjaga stabilitas keamanan di Indonesia.
Rudi juga meminta cermati segala bentuk potensi gangguan, antisipasi kemungkinan aksi lanjutan, terutama yang disebarkan melalui media sosial (medsos).
“Terpilihnya Djamari diharap dapat memulihkan kembali kondisi keamanan dan tidak ada lagi aksi demo anarkis yang dapat mengancam stabilitas keamanan di dalam negeri,” kata Rudi kepada Waspada di Medan, Jumat (19/9).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merespon pasca pelantikan Menko Polkam Djamari Chaniago bersama sejumlah menteri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/09).
Menyikapi hal itu, anggota dewan Dapil Sumut 12 Binjai Langkat itu mengapresiasi terpilihnya Djamari Chaniago yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf Umum TNI 2000-2024, tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang.
“Meski sempat bersebrangan, Prabowo tetap menunjung tinggi asas profesionalitas dan akuntabel yang tinggi, sehingga Djamari diharapkan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tangggungjawab,” katanya.
Selain itu, Djamari bukanlah orang baru bagi Prabowo, karena keduanya sudah saling kenal sejak lama selama di TNI, sehingga jadi satu kesatuan dalam menjalankan kebijakan berkaitan dengan politik dan keamanan.
Saat ini, perhatian publik masih tersita dengan aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 lalu, yang terjadi karena berbagai hal, terutama dugaan provokasi pihak luar, hilangnya kesadaran kolektif akibat ketegangan emosional, ketimpangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan frustrasi, serta adanya “dalang” yang menyusup untuk tujuan tertentu, seperti memviralkan konten atau menggagalkan aksi damai.
Cermati Potensi Gangguan
Terkait ini, Rudi berharap penuh kepada Djamari melalui kewenangannya untuk mencermati segala bentuk potensi gangguan, antisipasi kemungkinan aksi lanjutan, terutama yang disebarkan melalui media sosial.
“Ini penting karena medsos diduga telah dimanfaatkan untuk tujuan kelompok, dengan cara menghasut atau memprovokasi masyarakat agar melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya seraya menambahkan, pihaknya tidak melarang penggunaan medsos asal dilakukan secara bijak.
Dengan kewenangan sebagai menteri kordinator, Djamari diharapkan lebih memaksimalkan kinerja dan kordinasi dengan kementrian dengan tupoksi terkait bidang keamanan.
“Harus ada sinergitas menelaah kebijakan bidang penanganan konflik antar kementerian/lembaga guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai prasyarat pembangunan,” katanya.
Upaya ini memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat, dengan landasan kesatuan pandangan, saling percaya, menghargai, serta komitmen pada kesepakatan bersama.
“Tentu dengan upaya dan kinerja maksimal ini, situasi keamanan tetap terjaga dengan baik dan kondusif,” pungkas Rudi. (id23)
