MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang (foto) menegaskan, Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tahun pada 28 Oktober hendaknya dijadikan momen untuk bangkit dan bersinergis. Saat ini, dewan menyebutkan, kehadiran para pemuda dipandang sebelah mata.
“Hari Sumpah Pemuda tahun 1928 lalu, tekad kita untuk bersatu, dan sekarang tinggal kita mengisi pembangunan, dan saatnya kita semua bangkit dan bersatu,” kata Benny kepada Waspada di Medan, Senin (28/10).
Anggota dewan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut ini merespon peringatan Sumpah Pemuda ke-106 tahun dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka.
“Kita melihat ada sejumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran adalah orang-orang muda, itu tandanya Presiden ingin merangkul semua kalangan untuk bersatu, bangkit dan bersinergis,” katanya.
Kehadiran para menteri Kabinet Merah Putih yang berusia muda juga memberi kesempatan kepada mereka untuk terus bekerja menggali potensi dan kreatifitas generasi muda, agar bangsa dan negara ini bergerak menuju Indonesia Emas 2045.
Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah remaja dan pemuda, Benny prihatin karena peran generasi muda yang tergabung di organisasi kini dipandang sebelah mata.
“Lihatlah aksi geng motor, dan aksi jalan lainnya, kita disebut yang salah. Kita disebut salah satu organisasi di belakangnya, padahal faktanya tidak. Faktanya, kita tidak pernah diajak duduk membahas kriminalitas yang melibatkan generasi muda,” kata Benny, yang juga Ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Medan.
Jangankan diberi bantuan, imbuh Benny, pihaknya kerap mengundang pejabat pemerintah untuk menghadiri satu acara, namun tak berkenan hadir. “Padahal mereka cuma kita undang datang aja, ngomong soal program pemerintah ke kita dan gak keluaran uang, eh tidak datang. Jadi kami ini kan macam dipandang sebelah mata,” katanya.
Proaktif
Benny berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait menjadikan momen Sumpah Pemuda harus proaktif dan bangkit, sejalan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.
“Saatnya dinas-dinas terkait menyentuh persoalan yang dialami pemuda kita, ketahui persis mengapa terjadi geng motor, kita duduk bersama cari solusi. Kalau tidak memberi manfaat, lebih baik dinas terkait pemuda ditutup saja,” tegas Benny.
Kalau geng motor, imbuh Benny, pihaknya sepakat harus ditindak tegas dari sisi preventif, tapi dari sisi lain, kita harus lihat mengapa aksi kriminalitas itu terjadi. “Harus melibatkan semua pihak, baik aparat kepolisian, keamanan dan pihak terkait, agar aksi kejahatan tidak terulang lagi,” katanya.
Berkaitan dengan Pilkada serentak, Benny berpendapat, pemerintah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mengajak generasi muda untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ini saya lihat datanya, jumlah pemilih dari generasi milineal atau Gen Z cukup besar di kisaran 50-60 persen, ini kita dorong kalau perlu angkanya sampai 70 persen bahkan 100 persen, agar Pilkada makin sukses lagi,” pungkas Benny. (cpb)
