MEDAN (Waspada): Kader Golkar yang juga mantan Pengurus Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, SH (foto) mengaku sangat kecewa dengan pernyataan Hardi Mulyono, yang mengajak kader partai berlambang pohon beringin itu untuk memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.
Hal itu ditegaskan mantan Wakil Korbit PP tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada di Medan, Minggu (24/12).
Sahlul, yang juga politisi Senior Partai Golkar itu juga prihatin dan kecewa terhadap sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah — akrab disapa Ijeck, yang melakukan pembiaran atas pernyataan Hardi Mulyono, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Sumut.
Dalam pernyataannya, Hardi Mulyono mengajak kader Golkar untuk memilih pasangan Amin di Pilpres 2024.
“Seharusnya Hardi Mulyono diberhentikan dari Sekretaris Wantim, begitu juga diberhentikan sebagai kader Golkar, karena nyata-nyata melanggar Keputusan Rapimnas Partai Golkar yang mendukung Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Sebagai kader Golkar dan juga mantan Pengurus Golkar Sumut, dia sangat kecewa tentang statement saudara Hard Mulyono yakni mengajak kader kader Golkar untuk memilih Amin, karena itu sangat menyakitkan dan bisa memengaruhi kemenangan Prabowo-Gibran,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Sahlul Situmeang, Hardi Mulyono juga mengajak tidak memilih calon Anggota DPR RI (Golkar) yang petahana. Sehingga hal pernyataan tersebut sangat konyol dan tendensius serta bisa merugikan suara Golkar Sumut untuk DPR RI.
“Namun sampai saat ini sangat kita sayangkan Golkar Sumut tidak memberikan tindakan atau sanksi organisasi apapun kepada Hardi, sehingga saya merasa heran melihat Golkar Sumut sampai hari ini yang semakin menunjukkan ketidaksolidan Golkar Sumut dalam mendukung Prabowo-Gibran,” papar mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga ini.
Untuk Itu, Sahlul Situmeang menduga sikap diam Golkar Sumut saat ini dipimpin Ijeck bisa saja terkait tidak diberikannya dirinya kepercayaan menjadi Ketua Tim TKD Sumut. “Maka beliau melakukan pembiaran terhadap statement Hardi Mulyono,” sebutnya.
Sahlul juga mengaku pernah menyampaikan jauh hari bahwa Hardi Mulyono memang suka membuat statemen yang mendahului Golkar Sumut.
Dia disebut-sebut sering membuat keputusan pribadi saja tanpa dirapatkan dulu di internal partai lebih dulu.
“Saya sudah mengingatkan saudara Ijeck agar saudara Hardi diberhentikan saja jadi Sekretaris Wantim, karena sikap arogansinya pada saat Edy dan Ijeck masih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, dimana sering mengadu dombanya,” beber Sahlul Situmeang.
Lebih lanjut Sahlul Situmeang melihat Ijeck tidak berani memberhentikan Hardi dari Wantim Golkar Sumut, yang bisa merusak hubungan ijeck dengan DPP Partai Golkar.
“Atau mungkin ada juga kekecewaan ijeck terhadap keputusan Rapimda dimana Golkar Sumut gagal menetapkan saudara ijeck menjadi calon tunggal Gubernur Sumut dari Partai Golkar sesuai yang berembus pada saat itu di Rapimda Golkar Sumut,” sebutnya.
“Padahal itu adalah momen yang sangat strategis dalam keputusan yang harus diambil dan itu menjadi keputusan setingkat di bawah Musda dan menjadi keputusan politis dan strategis pada saat Rapimda,” jelasnya.
Rakerda
Selanjutnya Sahlul Situmeang juga menyatakan jika Golkar Sumut hanya sekedar melakukan penguatan dalam memenangkan Pilpres dan Pileg, maka cukup melalui Rakerda atau Rapat Konsolidasi Partai saja.
“Tapi kan beda dengan Rapimda yang dihadiri seluruh Anggota DPRD seluruh Kabupaten /Kota dan DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang menghabiskan anggaran besar. Sekaligus Bimtek Anggota DPRD dari Fraksi Golkar tersebut tanpa ada keputusan yang strategis,” katanya.
Bahkan dia juga mendapat informasi bahwa sebelum Rapimda dilaksanakan, ada rapat revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut itu sebaiknya dilaksanakan serta diumumkan sebelum Pilpres dan Pileg 2024, agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah pengurus Partai Golkar.
“Sehingga pengurus dan kader Golkar Sumut bisa bekerja secara solid dalam menghadapi Pilpres dan Pileg. Saran saya juga harus segara dilakukan rekonsolidasi secara utuh dan mengajak orang-orang yang merasa tersingkirkan selama ini. Jangan hanya kepentingan pribadi atau kelompok saja,” pungkasnya.
Mundur
Sebelumnya diberitakan, Hardi Mulyono menyatakan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumut. Alasannya sebagai konsekwensi karena Hardi Mulyono, mengambil langkah yang sama dengan sesepuh Golkar Jusuf Kalla (JK) mendukung pasangan Capres – Cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 nanti.
Hardi Mulyono mengaku, telah mengajukan pengunduran dirinya diri jabatan Sekretaris Wantim Golkar Sumut secara resmi. Yakni melalui surat tertanggal 22 Desember 2023. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Musa Rajeckshah (Ijeck), dengan tembusan kepada Ketua Wantim Golkar Sumut, Ketua Wanhat Golkar Sumut dan Ketua Dewan Pakar Golkar Sumut.
Melalui surat tersebut, Hardi Mulyono menyebutkan, penguduran dirinya dari jabatannya sebagai Sekretaris Wantim Golkar Sumut, merupakan konsekuensi dari pernyataannya yang beredar ramai di media massa sebelumnya. Dalam pernyataan tersebut, dia mendukung langkah sesepuh Golkar Jusuf Kalla (JK) yang mendukung pasangan Capres Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024.
“Menurut saya, pilihan pak JK itu berdasarkan akal sehat dan hati Nurani. Dan saya mengikuti pilihan pak JK untuk mendukung dan memenangkan pasangan AMIN,” kata Hardi.
Hardi mengaku, sangat menyadari bahwa langkah dan sikap politiknya pada Pilpres 2024 ini berbeda dengan Keputusan DPP Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto – Gibran. Dan sikap itu diakui Hardi telah menyalahi aturan yang ada di Partai Golkar, serta menyulitkan posisi Ijeck sebagai Ketua DPD Golkar Sumut dan dalam suratnya Mulyono tidak menyebutkan ajakan mendukung pasangan Amin. (cpb/rel)
