MEDAN (Waspada.id): Membaca pemberitaan dengan judul Rico Masih Cari Solusi Banjir, Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU), Ketua Ariffani SH,MH dan Sekum Rafdinal, MAP, memberikan tanggapan, pada Selasa(18/11/2025).
Bencana banjir yang berkepanjangan di Kota Medan dan sekitarnya setiap musim penghujan menjadi harus menjadi perhatian serius, karena, selain Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut, juga karena permasalahan ini telah menjadi momok menakutkan bagi warga masyarkat Kota Medan setiap tahunnya.
” Aneh, Wali kota Medan masih mencari solusi dalam menanggulangi banjir di Kota Medan, bukankah permasalahan bencana tahunan ini sudah sering dibahas dan dibincangkan turun temurun, sampai menjadi agenda bersama Pempropsu di tahun 2019 semasa Gubernur Sumatera Utara saat itu Edy Ramayadi, “kata Arif.
Lanjutnya, mari kita bantu dan dukung Wali kota Medan mencarikan solusi dalam penanggulangan banjir di Kota Medan ini.
Dalam kajian FORMASSU paling tidak secara garus besar ada 2 (dua) point penting yang harus segera dijalankan Wali kota. Pertama lakukan reformasi structural dengan melakukan Reformasi Dinas-dinas OPD terkait dalam penanggulangan banjir di kota Medan.
“Kita tidak kekurangan orang pintar dalam menangani masalah banjir ini kok, tinggal kemauan untuk itu,”sebutnya.
Selain itu, kami mengusulkan pada Wali kota untuk me revitalisasi Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya yang sudah pernah dibentuk dan diinisiasi dimasa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2029.
Mengapa ini penting, karena soal banjir di Medan, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kota Medan, harus melibatkan Kabupaten dan Kota terdekatnya, yakni Deli Serdang dan Kota Binjai.
“Ingat, Kota Medan ini bersentuhan langsung degan Deli Serdang, contohnya Medan Tembung, Medan Helvetia, Kp Lalang, dan lain-lain, jadi menurut kami, jangan dicari lagi solusinya tapi di tabulasi saja kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan baik di masa sebelumnya,” tegas Arif.
Menurut Ariffani, dalam kajian FORMASSU kita butuh Tim Terpadu yang Solid, jika Tim ini dirasa bukan solusi yang tetap, maka bentuk saja lagi Tim Koordinasi sejenis, yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagi subjek bukan objek dalam menanggulangi banjir ini.
Sehingga rasa kebersamaan dan kepedulian masyarakat dirasakan dalam segala kebijakannya, seperti melibatkan Organisasi Pemuda, Agama, Tokoh Mayarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Hal kedua yang perlu dijadikan pertimbangan dalam mencari solusi penanggulangan banjir, Pemerintah Kota Medan harus segera meniggalkan pola-pola penangulangan banjir yang selama ini tidak relevan dan tidak menjawab permasalahan banjir.
Untuk apa menggunakan pola penanganan yang selama ini, yang toh sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan masalahnya, begitu seharusnya kan?.
Untuk itu maka FORMASSU menawarkan solusi, segera lakukan pembebasan lahan untuk dijadikan area resapan banjir, sebagai mana kita ketahui bahwa saat ini katanya Pemko Medan sedang menegoisasi lahan unuk dijadikan area resapan banjir.
Selain dari itu kami melihat bahwa untuk hal –hal teknis pencegahan dan antisipasi banjir kurun waktu September sampai dengan Desember ini, menurut kami perku dilakukan revitalisasi dan penambahan pembangunan drainase, pengerukan pengerukan parit dan saluran – saluran air, mensiagakan pompa – pompa air pada titik – titik yang rawan banjir.
Kemudian pada titik – titik yang sering terkena banjir, Pemko harus punya SOP antisipasi rekayasa lalu lintas sehingga mengakibatkan kemacetan parah.
“Pemko juga perlu memperkuat sosialisasi di pemukiman – pemukiman yang berpotensi terdampak banjir agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesiapsiagaan menghadiri banjir” ujar Ariffani, MH didampingi Rafdinal, MAP.
Ditambahkan Rafdinal MAP, kita seharusnya banyak belajar dari masa lalu dalam menghadapi bencana tahunan banjir ini, kalau perlu kita belajar saja dengan propinsi atau Kabupaten/kota lain di Indonesia.
Atau kalau perlu cari saja vendor yang punya kemampuan profesional dalam menanggulangi banjir.
Kalau mau ektrim, negeri Belanda itu salah satu kotanya memiliki dataran yang lebih rendah dari lautannya, tapi mengapa bisa tidak mengalami bencana banjir yang signifikan.
Artinya, permasalahan banjir ini adalah masalah struktural bukan masalah budaya, atau sosial kemasyarakatan.
“Kalau sudah begitu, maka jawabannya adalah bagaimana Pemerintah ini menyusun program yang mumpuni dalam menanggulangi banjir di Kota Medan,” pungkas Ariffani.(id18)
