MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat atas ketimpangan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut mencapai Rp30,56 triliun. Namun dalam Rencana Induk (Renduk) versi pertama, alokasi yang diberikan hanya Rp2,11 triliun atau sekitar 6,91 persen dari total kebutuhan.
“Angka ini sangat timpang dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Salman kepada wartawan, Minggu (1/3/2026), menanggapi protes Gubernur Sumut dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Ia menyoroti sektor infrastruktur sebagai bidang paling krusial sekaligus paling terdampak. Berdasarkan data, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur mencapai Rp20,92 triliun, tetapi alokasi yang tersedia hanya Rp37,32 miliar.
“Rp37 miliar untuk kebutuhan lebih dari Rp20 triliun tentu jauh dari proporsional. Kondisi bencana juga belum sepenuhnya selesai, banjir bandang masih terjadi di Tapanuli Tengah,” katanya.
Menurutnya, perhitungan kerusakan dan kebutuhan anggaran harus berbasis kondisi faktual, meliputi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan, akses antarwilayah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, permukiman warga, serta sarana irigasi dan pertanian. Dampak sosial-ekonomi akibat terganggunya distribusi dan aktivitas masyarakat juga dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Salman juga menilai pernyataan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyoroti perbedaan data antara pemerintah daerah dan kementerian menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam proses perencanaan.
“Ketidaksinkronan data tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan hak masyarakat mendapatkan pemulihan yang layak. Pemerintah pusat harus melihat Sumut secara proporsional dan adil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah terdampak bencana, bukan sekadar formalitas administrasi.
Salman menambahkan, pihaknya akan mendorong DPRD Sumut melakukan pemantauan ketat terhadap proses penyaluran dana R3P. “Kami akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat terdampak,” katanya.
“Sumut tidak meminta lebih dari yang dibutuhkan. Sumut hanya meminta haknya sesuai tingkat kerusakan yang terjadi,” pungkasnya. (id142)
