MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, menyoroti serius lonjakan inflasi di Sumut yang kini tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia, mencapai 5,32 persen (year-on-year). Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan koordinasi pengendalian harga di tingkat provinsi.
“Kita tidak bisa terus menyalahkan cuaca atau pasar. Masalah utama terletak pada lemahnya sistem pengendalian harga di daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) belum bekerja secara cepat dan terintegrasi,” tegas Salman menanggapi pertanyaan wartawan, Rabu (08/10/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kenaikan harga bahan pangan pokok seperti cabai merah, beras, dan bawang bukan sekadar faktor musiman, melainkan akibat ketidaksiapan stok dan lemahnya intervensi pemerintah daerah saat harga mulai naik.
Salman melihat ada persoalan serius, sekaligus menunjukan tidak berjalannya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Bisa kita lihat, adanya kenaikan signifikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan pengawasan harga di pasar belum berjalan efektif. Ini menunjukan lemahnya kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut,” tegasnya.
Salman mengingatkan bahwa inflasi tinggi berakibat langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan beban ekonomi rumah tangga kecil, sehingga perlu langkah konkret dan terukur, bukan sekadar seremonial.
“Pemprov harus segera membentuk Badan Pangan Daerah yang kuat untuk mengelola cadangan pangan strategis, membeli langsung dari petani, dan menyalurkan ke pasar saat harga melonjak,” ujarnya.
Tingginya inflasi ini, kata Salman menunjukan adanya beban nyata yang ditanggung masyarakat pada saat ini terutama yang menjadi perhatian adalah sektor pangan. “Angka-angka ini tidak bisa kita nilai sekadar statistik, tetapi mencerminkan beban nyata yang ditanggung masyarakat terhadap biaya hidup yang terus meningkat, terutama di sektor pangan,” katanya.
Selain itu, ia merekomendasikan penguatan fungsi TPID, pembentukan sistem data pangan terpadu antar dinas, serta pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan praktik penimbunan.
Salman juga mendorong program Pasar Stabil dan Warung Murah Permanen agar masyarakat bisa mendapatkan harga terjangkau setiap saat. “Inflasi bukan sekadar angka statistik, tapi ukuran nyata dari kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah wajib hadir dengan sistem yang kuat, bukan hanya reaksi sesaat,” pungkasnya. (id06)
