MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Salman Alfarisi, Lc., MA mendukung dan bertekad mengawasi secara aktif program Program Universal Health Coverage (UHC) yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 agar berjalan dengan pelayanan terbaik.
Menurutnya, langkah ini sudah seharusnya diwujudkan Gubsu dan Wagubsu sebagai implementasi dari janji kampanye dalam menghadirkan akses pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Sumut.
“Program UHC ini sudah seharusnya di wujudkan Gubsu dan Wagubsu sebagai janji kampanye sekaligus sebagai komitmen Pemprovsu dalam mewujudkan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujar Salman, Senin (15/9/2025).
Namun begitu, Salman mengingatkan ada sejumlah hal yang perlu dipastikan dengan matang sebelum program ini resmi diberlakukan. Pertama, soal sistem administrasi yang harus terintegrasi dengan baik. Menurutnya, konektivitas antar rumah sakit dan fasilitas kesehatan di 28 kabupaten dan 8 kota di Sumatera Utara harus berjalan minim hambatan.
“Kita tidak ingin masyarakat kesulitan hanya karena administrasi yang berbelit atau sistem yang belum siap. Harus dipastikan semua data kepesertaan, rujukan, hingga pencatatan layanan berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Kedua, Salman menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Ia mengingatkan, pelayanan kesehatan yang optimal hanya dapat terwujud jika tenaga medis, paramedis, hingga tenaga administrasi di setiap fasilitas kesehatan benar-benar siap menjalankan program ini.
“SDM kesehatan harus dipastikan memadai, baik dari jumlah maupun kualitas pelayanan. Jangan sampai program yang tujuannya mempermudah justru menimbulkan keluhan karena pelayanan tidak maksimal,” ujarnya.
Ketiga, kesiapan infrastruktur kesehatan menjadi sorotan. Salman menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan di sejumlah kabupaten/kota masih terbatas, sehingga perlu langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan layanan setelah UHC diberlakukan.
“Ketersediaan kamar rawat inap, obat-obatan, alat kesehatan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipastikan cukup. Kita tidak ingin masyarakat kecewa karena sudah terjamin UHC tapi tetap kesulitan mendapat layanan,” ungkapnya.
Salman menambahkan, program UHC bukan sekadar soal klaim layanan kesehatan gratis, tetapi juga soal bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang layak, cepat, dan berkualitas.
“Kalau tiga hal ini, administrasi, SDM, dan infrastruktur, disiapkan matang, saya yakin Sumut bisa menjadi contoh pelaksanaan UHC yang sukses di Indonesia,” pungkasnya. (id23)
