MEDAN (Waspada.id): – Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, menyoroti masih terjadinya ketimpangan pembangunan pendidikan di wilayah Kepulauan Nias saat melakukan kunjungan kerja ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Jumat (27/2/2026).
Dalam keterangan yang diperoleh di Medan, Minggu (1/3), kunjungan dipusatkan di kawasan Pulau-Pulau Batu yang terdiri dari tujuh kecamatan. Dalam agenda tersebut, ia juga menyalurkan bantuan alat tulis sekolah dan sembako kepada pelajar serta masyarakat di wilayah terluar.
Penrad mengungkapkan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih banyak sekolah dengan kondisi jauh dari standar kelayakan. Sejumlah fasilitas dasar seperti kamar mandi, ruang belajar, hingga sarana pendukung pendidikan lainnya belum memadai.
Menurut senator asal Sumatera Utara itu, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa karena mencerminkan belum meratanya pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Ini bukan sekadar soal kekurangan fasilitas, tetapi soal keadilan. Kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan, namun di sisi lain masih ada sekolah yang bahkan belum memiliki fasilitas dasar yang layak,” ujarnya.
Bantuan alat tulis disalurkan ke sejumlah sekolah, antara lain SD Negeri 078558 Desa Marit Baru, SD Negeri 071129 Desa Silima Banua Marit, SMP Negeri 2 Pulau-Pulau Batu Utara, SD Negeri 075081 Desa Sapitu Ewali, serta beberapa sekolah dasar lainnya di tujuh kecamatan.
Selain di Nias Selatan, bantuan juga diberikan kepada masyarakat di Nias Barat, Nias Utara, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli, berupa sembako, alat tulis, Alkitab, serta perlengkapan dapur.
Penrad menegaskan, akar persoalan pendidikan di wilayah kepulauan bukan hanya keterbatasan bantuan, tetapi minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia menilai distribusi dan pengawasan anggaran pendidikan perlu dievaluasi agar benar-benar menyentuh daerah 3T.
“Anggaran pendidikan kita besar. Namun jika kondisi sekolah di daerah kepulauan masih tertinggal, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem distribusi dan pengawasannya. Negara tidak boleh hanya hadir di kota besar,” katanya.
Ia memastikan akan membawa temuan tersebut ke tingkat nasional dan mendorong kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah di wilayah kepulauan, disertai kebijakan afirmatif serta alokasi anggaran khusus agar pembangunan pendidikan lebih merata.
Menurutnya, tanpa langkah konkret, ketimpangan fasilitas pendidikan berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Anak-anak di Kepulauan Nias memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” tegasnya. (id120)
