MEDAN (Waspada.id): Warga menilai tarif parkir Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil tidak pantas diberlakukan tanpa adanya perbaikan sistem, transparansi, dan fasilitas pendukung.
Persoalan parkir di Medan nampaknya tak kunjung selesai dan kini bahkan terus menjadi sorotan masyarakat.
Salah satu warga, Alween menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya soal besaran tarif, melainkan buruknya pengelolaan parkir di Kota Medan.
“Pengelolaan parkir di Medan harus diperbaiki. Pada dasarnya berapapun nilai parkir masyarakat tidak akan protes, asal jelas kemana dana perparkiran disalurkan. Kalau hanya naik tarif tapi sistem amburadul, masyarakat wajar marah,” ujarnya, Sabtu (20/9).
Ia menyoroti praktik parkir di beberapa kawasan yang sebelumnya sudah menggunakan mesin barcode, namun kini kembali memakai karcis manual. Kondisi ini, kata Alween, rentan diselewengkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Tarif boleh saja naik, tapi harus ada imbal balik yang nyata. Minimal ada CCTV, ada asuransi kendaraan. Karena kalau kendaraan tidak dijaga, untuk apa bayar mahal?” tegasnya.
Menurut Alween, pengelolaan parkir seharusnya seragam, profesional, dan berbasis sistem elektronik agar masyarakat yakin uang yang dibayarkan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong oknum.
“Tugas Wali Kota selanjutnya adalah memberi pertanggungjawaban, ke mana pendapatan parkir disalurkan. Kalau hasil parkir benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, kami tidak akan keberatan,” tambahnya.
Senada dengan itu, warga Medan lainnya, Dina, menilai tarif Rp3.000 untuk roda dua masih tergolong standar, asalkan resmi dan masuk ke kas pemerintah.
“Aku sih cocok aja, asal jangan lebih dari itu. Yang penting parkirnya resmi, masuk ke pemerintah, bukan ke kantong oknum,” kata Dina.
Dina mengaku kerap memberikan uang parkir lebih dari tarif resmi, selama kendaraan yang diparkir aman dan terjamin.
Desakan masyarakat ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Medan agar segera melakukan pembenahan sistem perparkiran. Warga menegaskan, tanpa transparansi dan fasilitas pendukung, tarif parkir berapa pun akan selalu menimbulkan penolakan. (Id23)
