MEDAN (Waspada): Pengamat Pendidikan Sumatera Utara, Ali Nurdin,MA, menilai kisruhnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) perlu diubah seluruhnya, artinya bukan tentang zonasi saja yang dipersoalkan tapi sistem lainnya.
“Sesungguhnya apapun sistem dan regulasi yang dibuat dalam hal PPDB ini tentu tidak ada yang seratus persen baik dan mulus dalam penerapannya,”katanya Rabu(26/7).
Kata dia, disana sini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kasus demi kasus setiap tahun tetap saja terjadi dalam hal PPDB, begitu juga dengan jalur zonasi.
“Tidak hanya di jalur zonasi, tapi jalur prestasi dan afirmasi juga terdapat kecurangan kecurangan,”katanya.
Kata dia, oleh sebab itu penghapusan sistem PPDB tidak hanya di jalur zonasi, tetapi semua jalur jalur dalam PPDB harus dihapus dan pemerintah harus secepatnya mencari alternatif dan solusi yang lebih tepat.
Menurutnya, salah satu tujuan pemerintah membuka jalur zonasi karena ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar sekolah, atau jarak rumah dengan sekolah yang tidak terlalu jauh.
Disamping itu pemerintah berharap dengan sistem zonasi akan Terlaksana prinsip keadilan dan pemerataan. Namun sarana dan fasilitas pendidikan terkadang menjadi masalah. Tidak heran jika satu kecamatan terkadang hanya terdapat satu SMA Negeri atau 1-2 SMP Negeri, sementara jumlah siswa yang ikut PPDB di sekolah negeri jauh melebihi quota yang ditetapkan.
“Itulah sebabnya orang tua/wali siswa berupaya dengan melakukan tipu data agar bisa masuk negeri. Bahkan terkadang siswa yang jarak rumahnya hanya beberapa puluh meter dari sekolah tidak terlacak alamat nya di google map untuk mencari zonasinya pun sulit. Oleh karena itu penghapusan sistem PPDB yang berlaku selama memang harus dilakukan,”pungkasnya.(m22)
Ilustrasi
