MEDAN (Waspada.id): Belum genap 6 bulan menjabat, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Hendra Dermawan Siregar diduga mengundurkan diri. Kabar tersebut diterima Waspada.id, Selasa (10/2/2026).
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution, melantik Hendra Dermawan menjadi Kadis PUPR Sumut pada Jumat, 22 Agustus 2025. Hendra menggantikan Topan Obaja Putra Ginting, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Kabar itu kembali mengejutkan jajaran pejabat utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sebelumnya, dikepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution, dua kadis terlebih dahulu mengundurkan diri secara beruntun pada Oktober 2025. Kadis Perkim Hasmirizal Lubis mundur pada 14 Oktober karena alasan keluarga, disusul Kadis Ketapang Rajali pada 20 Oktober 2025 karena alasan kesehatan.
Alasan pengunduran diri kadis tersebut sampai saat ini masih tanya tanya dan menyimpan misteri. Seperti Kadis PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar mengundurkan diri dari jabatannya dikabarkan adanya tekanan.
Salah seorang sumber terpercaya di jajaran pejabat utama Pemprovsu menyebutkan pengunduran diri tersebut disebabkan banyaknya tekanan kinerja di bidang PUPR terutama berkaitan dengan pengerjaan proyek infrastruktur baik warisan Topan Obaja Putra Ginting yang saat ini sedang bermasalah dengan hukum maupun pengerjaan proyek infrastruktur pasca bencana banjir longsor yang merusak infrastruktur pada sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Waspada.id, yang berulang kali menanyakan langsung alasan pengunduran diri Kadis PUPR Hendra Dermawan Siregar kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) sekaligus Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sutan Tolang Lubis tidak dijawab,dengan telpon maupun pesan whatsapp yang dilayangkan.
Kadis Kominfo Erwin Hotmansyah Harahap yang dihubungi Waspada.id, Selasa (10/2/2026), belum bisa berkomentar banyak. ‘’Maaf. Belum terkonfirmasi bang,’’ cetusnya.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi belum diperoleh dari pejabat Pemprovsu seperti Gubernur, Sekda, Inspektorat dan BKD. Bungkamnya pejabat ini semakin menimbulkan tanya-tanya dan dugaan ketidakberesan sedang terjadi dilingkungan Pemprovsu.(id96)
