MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Kadinkes Sumut), Muhammad Faisal Hasrimy, menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,6 persen pada Juli 2025.
Capaian ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat di provinsi Sumut.
“Alhamdulillah capaian UHC kita hari ini sudah di angka 98,6 persen. Artinya, masyarakat kita telah mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” ujar Faisal kepada wartawan, Jumat (25/7)
Faisal menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan 33 kepala daerah se-Sumut, yang sebelumnya telah menandatangani komitmen percepatan UHC pada Maret lalu.
Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai langkah bersama untuk mencapai target cakupan kesehatan semesta di bulan Juli 2025.
“Alhamdulillah sesuai target yang kita tetapkan. Dari 33 kabupaten/kota, ada 14 daerah yang menjadi prioritas UHC, sementara 19 lainnya masuk kategori non-prioritas,” ujarnya.
Meski capaian kepesertaan UHC sudah tinggi, Faisal menyoroti bahwa tingkat keaktifan peserta di 19 kabupaten/kota non-prioritas masih di bawah 80 persen. Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut aksesibilitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Perbedaannya hanya di mekanisme klaim. Untuk daerah UHC prioritas, masyarakat cukup menunjukkan KTP saja untuk berobat. Sementara di kabupaten/kota non-prioritas, pelayanan tetap diberikan, namun ada proses administratif seperti verifikasi tunggakan dan keaktifan pembayaran, khususnya bagi peserta mandiri,” jelas Faisal.
Dengan capaian ini, Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang berhasil merealisasikan UHC secara luas dan merata, selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Faisal pun mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga keberlanjutan program ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan.
“Ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya,” pungkasnya.(cbud)
