MEDAN (Waspada.id): Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang dinilai paling siap, dengan 648 unit Huntap telah memasuki tahap groundbreaking.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi daring yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Minggu malam (28/12/2025). Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melaporkan bahwa pembangunan Huntap di Sumut telah tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Total 648 unit telah memasuki tahap awal pembangunan di atas lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengusulkan tambahan 343 unit Huntap yang tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi-lokasi tersebut dinilai aman serta mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memvalidasi data dan memastikan kesiapan lokasi. Ia menyebutkan bahwa pembangunan Huntap tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan dukungan nonpemerintah.
“Selain dari APBN, pembangunan hunian juga akan didukung Yayasan Buddha Tzu Chi dan Danantara, dengan total 15.000 unit untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Maruarar.
Ia juga mengingatkan agar lokasi Huntap tidak terisolasi dari fasilitas penting seperti sekolah, layanan kesehatan, dan sumber mata pencaharian warga. Oleh karena itu, kajian kelayakan lokasi menjadi faktor utama sebelum pembangunan dilakukan.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap masyarakat korban banjir dan longsor dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan mendukung pemulihan sosial-ekonomi pascabencana. (id06)
